Inflasi Tinggi, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Jangan Duduk Manis di Kantor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah lebih rajin turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi stok pangan di wilayahnya. Hal itu dilakukan agar inflasi terjaga.

"Dilihat betul. Kita ini sering terjebak dalam rutinitas yang administratif tanda tangan. Kebijakan tanda tangan, tapi lapangannya tidak sering dipantau. Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau turun. Bupati, wali kota sama, harus seperti ini kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi enggak ngerti, duduk manis di kantor," ujar Jokowi, saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Oleh karena itu, Jokowi meminta para kepala daerah lebih aktif menjaga pasokan pangan di wilayahnya masing-masing agar inflasi dapat terus terjaga di level rendah. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi inflasi dijaga pada rentang rata-rata di level 3,35 persen pada 2015, 30,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017.

"Saya melihat hasil ini sudah baik. Tapi kita ingin sekali target kita semakin tahun semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tolong betul-betul kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang berkaitan dengan pasokan. Terutama yang berkaitan dengan pangan," ujar dia saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

‎Jokowi menuturkan, selama ini ketersediaan pasokan pangan selalu menjadi masalah yang pada akhirnya berdampak pada inflasi di daerah. Padahal, jika ada koordinasi yang baik, daerah yang kekurangan pasokan bisa disuplai dari daerah yang mengalami suplus.

‎"Problemnya di mana pasokan atau distribusi atau infrastruktur yang jelek semua harus tahu. Pasokan kalau kurang misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, bel Gubernur Jawa Timur untuk kirim misalnya ke yang kurang di provinsi mana,” ujar dia.

"Yang surplus di Sulawesi Selatan bel, telepon gubernur Sulawesi Selatan. Kalau telepon kurang mantap datangi. Paling terbang satu jam, satu setengah jam kirim beras ke provinsi saya," kata dia.