Jurus BI dan Pemerintah Tekan Inflasi di Sektor Pangan

Rapat Dewan Gubernur BI Memutuskan Kenaikan Suku Bunga Acuan — Gubernur BI, Perry Warjiyo (tengah) berbincang dengan Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dan Deputi Gubernur senior BI Mirza Adityaswara saat jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/06). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan ada empat hal yang akan menjadi bahasan utama dalam Rakornas Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, empat hal tersebut perlu dilakukan untuk menekan inflasi dari sektor pangan.

Perry mengungkapkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga pasokan mengenai pangan strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah yang akan terus dilakukan dan dipercepat baik di pusat maupun di daerah.

"Infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur jalan, tetapi juga irigasi, bendungan, kemudian embung sampai irigasinya. Sehingga infrastruktur ini yang dapat meningkatkan ketersediaan pasokan," kata Perry di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Selanjutnya, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menjaga ketersediaan atau kelencaran distribusi dari produsen yaitu petani sampai ke konsumen.

"Perlunya pembentukan pedagang atau pengumpul yang dekat dengan petani, demikian juga masalah logistik, demikian juga untu kelancaran distribusi. Ini adalah penting untuk meningkatkan dan memperkuat perdagangan antar daerah," ujar dia.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika ada satu daerah yang surplus di suatu bahan makanan misalnya beras, maka daerah tersebut secara langsung bisa memperdagangkan berasnya kepada daerah lain yang sedang mengalami kekurangan pasokan.

"Perdagangan antar daerah itu sudah terjadi antar provinsi, tidak hanya Jakarta tetapi juga dari kawasan Timur, Jawa Timur dengan Kalimantan dan berbagai daerah. Ini yang perdagangan antar daeah perlu kita lancarkan untuk distribusinya," ujar dia.

Ketiga, TPID harus memperkuat masalah kelembagaannya antara daerah dan pusat. "Makanya rakornas ini adalah puncak koordinasi kelembagaan tadi, demikian juga rakor koordinasi wilayah maupun rakor di daerah itu adalah memperkuat kelembagaan."

Terakhir, adalah masalah sistem informasi yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dinilai masih perlu dikembangkan lagi.

"Perlu kita perluas PIHPS dengan informasi data produksi sehingga bisa menjadi pusat informasi yang terintegrasi tidak hanya harga pangan tetapi juga produksi perdagangan,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Depan Jokowi, Gubernur BI Pamer Angka Inflasi Rendah

Sebelumnya, rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kembali digelar. Rakornas TPID 2018 mengusung tema "mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif" dilangsungkan pada hari ini, Kamis 26 Juli 2018.

Rakornas itu dihadiri jajaran menteri ekonomi, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Panglima TNI, dan kepala daerah di seluruh Tanah Air mulai dari gubernur, bupati, serta wali kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, melaporkan kinerja hasil TPID kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Komitmen kita bersama dalam menjaga stabilitas harga keberhasilan dan pengalaman bapak presiden ketika terlibat langsung dalam menjaga stabilitas harga di daerah dapat menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh peserta yang hadir pagi hari ini," kata Perry, di Hotel Grand Sahid Jaya.

Tema rakornas kali ini memiliki komitmen dan dukungan terhadap agenda pembangunan infrastruktur pemerintah, baik pusat maupun di daerah yang diharapkan akan semakin kuat melalui akselerasi dan optimalisasi pemanfaatannya.

"Kalau kita lihat inflasi pada tahun 2017 yang lalu terdapat cukup rendah, yaitu 3,6 persen dan karenanya berada dalam kisaran sasaran 4 persen plus minus 1 persen. Keberhasilan pengendalian inflasi ini didukung oleh inflasi di seluruh kawasan realisasi inflasi harga pangan atau yang sering disebut volatile food semakin menurun. Bahkan pada 2017 mencatat angka terendah dalam 13 tahun terakhir," ujarnya.

Capaian tersebut, kata dia, merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta Bank Indonesia.

"Kami telah melakukan berbagai program inovatif yang telah dilakukan melalui tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah bahkan keberhasilan pengendalian inflasi itu juga tercatat dan semakin menurun pada 2018 ini hingga pertengahan 2018 inflasi semakin rendah 3,1 persen pada Juni 2018," ujarnya.

Oleh sebab itu, Perry yakin inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran tahun ini, yaitu 3,5 persen plus minus 1.

"Bahkan realisasi inflasi periode bulan Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir tahun 2015-2017. Tentunya keberhasilan kita bersama pengendalian inflasi ini sangat penting karena akan menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun depan," dia menerangkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tantangan Ekonomi Indonesia pada 2018

inflasi
Bisnis
Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas).
Lihat Selengkapnya
inflasi
Bank Indonesia
Perusahaan
BI atau Bank Indonesia merupakan bank sentral milik Negara Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Bank Indonesia
BI