Jokowi: Berikan Ruang Investasi bagi Sektor Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapatkan investasi. Hal itu terutama untuk daerah yang sudah mulai diincar oleh wisatawan baik dari dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah pusat pun siap membantu.

"Saya rasa kemarin sudah kami sampaikan mengenai 10 Bali baru tapi yang akan kita fokus kerjakan membangun baru Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Danau Toba di Sumatera Utara," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip dari laman Setkab.

Jokowi menuturkan, tujuan wisata memang baru fokus di daerah tersebut. Kementerian Pariwisata telah diberikan target, 20 juta turis harus datang ke Indonesia. Ini merupakan lompatan karena sebelumnya hanya mencapai sembilan juta.

Berkaitan dengan inflasi, Jokowi menuturkan, hasil saat ini sudah baik, namun pada 2019 diharapkan akan semakin rendah. Dalam kesempatan itu, Jokowi minta agar Kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang berhubungan dengan pasokan, terutama pangan, dilihat betul karena sering terjebak dengan rutinitas yang administratif, tanda-tangan kebijakan, namun lapangan tidak sering dipantau.

"Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau inflasi turun, problemnya apa, di pasokan atau di distribusi, atau karena infrastruktur yang jelek, semuanya harus tahu. Pasokan, kalau kurang misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek Provinsi mana yang surplus misalnya Jawa Timur, telepon Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo," ujar Jokowi.

Ia mencontohkan untuk kekurangan yang lain dan jika perlu terbang ke provinsi yang surplus tersebut untuk memastikan.

Pun halnya, menurut Jokowi, bagi para bupati atau wali kota berlaku hal yang sama seperti itu jika ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi, tambah Jokowi, kepala daerah justru tidak mengerti dan malah duduk manis di kantor.

"Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya pertumbuhan ekonomi 5 tapi inflasinya 9, tekor 4 persen rakyat. Ini harus mengerti kita. Yang benar itu, pertumbuhan ekonomi misalnya 7 inflasinya 2 itu baru, pertumbuhan 6 inflasinya 1,5. Itu baru, dapat itu rakyat merasakan," tegas Jokowi.

Saat semua mengerti hal tersebut, lanjut Jokowi, baik mengenai pertumbuhan dan menekan inflasi, maka akan dengan mudah menekan harga-harga bahan pangan yang masih di angka 4,47 karena masalah utamanya pasokan dan distribusi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menitipkan pesan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar disampaikan kepada para Kapolres untuk jangan represif tetap ikuti mekanisme pasar.

"Represif itu artinya kalau inflasi di sebuah daerah stabil tapi orang mau menimbun barang, enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang, distributor, atau agen menimbun barang, sehingga harganya menjadi melonjak naik, ini yang harus dimasalahkan. Karena stok itu juga perlu," ujar Jokowi seraya menyampaikan bahwa pesan tersebut telah disampaikan kepada Kapolri dan Bareskrim agar mekanisme pasar tetap harus dijaga.