Menhub Yakin Ojek Online Batalkan Demo saat Asian Games

20161003-Demo Ojek Online, Gojek-Jakarta — Massa driver Gojek berkumpul di jalan Asia Afrika, Jakarta, untuk selanjutnya menggelar unjuk rasa ke kantor pusat mereka di Kemang, Senin (3/10). Ratusan pengemudi Gojek itu menuntut penghapusan sistem performa atau rating. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) tidak akan menggelar aksi unjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018.

Budi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan komunitas tersebut. Dalam diskusi, Garda telah sepakat untuk menggelar aksi demonstrasi pada saat Asian Games berlangsung.

"Kami sudah melakukan diskusi intensif kepada kelompok-kelompok tersebut dengan Dirjen Perhubungan Darat. Tampaknya sudah ada kesepakatan-kesepakatan untuk kita sama-sama tidak melakukan itu (demonstrasi)," ujar dia di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi tuntutan pengemudi kepada operator untuk menaikkan tarif. Namun, menurut Budi, hal tersebut menjadi ranah antara operator, yaitu perusahaan aplikasi dengan para mitra pengemudinya.

"Jaminannya (untuk menaikkan tarif) kan bukan dari pemerintah. Kita sebagai mediasi untuk operator memberikan tarif yang lebih baik," kata dia.

Budi juga berjanji akan terus menggelar mediasi antara operator dan pengemudi hingga mencapai kata sepakat terkait dengan penentuan tarif. Namun, untuk aksi unjuk rasa, dirinya yakin hal tersebut tidak akan dilakukan pada pembukaan Asian Games 18 Agustus mendatang.

"(Tidak ada demo?) Insyaallah. Kita terus melakukan mediasi. (Operator jamin tarifnya bakal naik?) Iya," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Jangan Sampai Ditunggangi Kepentingan Politik

Aksi protes dari pengemudi ojek online ini dinilai akan mengganggu perhelatan ajang olahraga terbesar se-Asia ini. Apalagi pemerintah sedang fokus untuk mempersiapkan Asian Games 2018.

Aksi protes yang direncanakan oleh Garda ini bertujuan untuk mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah terkait ojek online di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juni 2018, dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum.

Mengenai ketentuan dan putusan MK ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi berpendapat bahwa pengaturan ini dimaksudkan supaya tercipta angkutan jalan yang aman dan selamat bagi semua pihak, yaitu pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan.

“Yang terpenting mitra pengemudi jangan mau ditunggangi oleh politik karena tahun ini tahun rawan politik,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (20/7/2018).

Dijelaskannya, sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, namun saat berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut barang maupun orang dengan mendapat bayaran, maka perlu kriteria yang memberikan keselamatan dan keamanan.

Menurut Budi, Asian Games 2018 sangat bergantung dari partisipasi masyarakat. Dirjen Budi berharap pengemudi ojek online mengedepankan nasionalisme, sehingga dapat menghasilkan suasana yang nyaman bagi atlet dan pendukung.