Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dinilai perlu memiliki strategi lain dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin selain bantuan sosial (bansos). Sebab, turunnya angka kemiskinan ke 9,82 persen lebih disebabkan oleh pemberian bansos.
"Penurunan tingkat kemiskinan tahun ini tidak lepas dari lonjakan anggaran bantuan sosial dan subsidi yang digelontorkan pemerintah tahun ini," ujar Ekonom Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia, Ahmad Akbar Susamto mengatakan di Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Baca Juga
Anggaran bantuan sosial tahun ini mencapai Rp 81 triliun, tumbuh 43 persen dibandingkan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 57 triliun. Sementara pertumbuhan subsidi juga diperkirakan akan mencapai 43 persen di akhir tahun 2018.
Advertisement
Selain memerhatikan penduduk miskin, pemerintah juga harus memperhatikan jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Per Maret 2017 terdapat 64 juta penduduk rentan miskin di Indonesia. Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Penduduk yang masuk pada kategori ini, sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi, terhambatnya bantuan pemerintah," kata dia.
Menurut dia, strategi pengentasan kemiskinan yang utama adalah dengan memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya lapangan kerja di sektor formal yang lebih menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan sosial.
"Sayangnya, data terakhir menunjukkan masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal," ujarnya.
Â
Data
Pada Februari 2018 jumlah pekerja informal mencapai 74 juta orang, jauh lebih banyak jumlah dari pekerja formal yang mencapai 53 juta orang.
"Dari Februari 2014 sampai dengan Februari 2018, pertumbuhan pekerja informal mencapai 17 persen sedangkan pertumbuhan pekerja formal minus 3 persen," kata dia.
Meskipun jumlah pengangguran terbuka menurun dari 7,01 juta orang pada Februari 2017 menjadi 6,87 pada Februari 2018, namun jumlah persentase pekerja penuh waktu juga berkurang dari 68,96 persen menjadi 68,53 persen. "Sementara persentase jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur meningkat dari 30,14 persen menjadi 31,47 persen," jelas dia.
Selain itu, peningkatan pendapatan petani di pedesaan juga sangat marginal. Nilai Tukar Petani (NTP) hanya tumbuh 1,82 persen dari 100,31 (semester I 2017) menjadi 102,14 (semester I 2018).
"Adapun kenaikan upah riil buruh tani hanya meningkat 0,93 persen dari rata-rata Rp 745.744 per bulan pada Januari-Mei 2017 menjadi Rp 752.664 bulan pada Januari-Mei 2018," tandasnya.
Advertisement