HEADLINE: Pertamina Kuasai Ladang Minyak Terbesar Blok Rokan, Apa Untungnya?

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRRES)‎ Marwan Batubara mengatakan, Pertamina memang berhak menerima Blok Rokan bahkan tanpa mengajukan proposal. Oleh sebab itu, dia menilai penunjukan Pertamina mengelola Rokan merupakan hal yang biasa.

"Itukan sebetulnya mengembalikan ke tangan yang berhak bukan hal istimewa. Proses proposal itu menyalahi konstitusi," kata Marwan, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut Marwan, dalam pengelolaan Rokan ke depan, Pertamina perlu mencari mitra. Hal ini untuk mengurangi risiko investasi dan menggenjot pencarian minyak di Rokan.

"Pertamina cari partner dengan tender siapa menawarkan lebih baik dan harus bayar di muka, kan, sahamnya dibagi. Uangnya untuk investasi lagi," tutur Marwan.

Marwan menegaskan, Pertamina menggandeng mitra untuk mengelola Rokan, bukan karena tidak mampu menggarap ladang yang menghasilkan minyak terbesar di Indonesia tersebut. Saat ini pekerja lokal sudah mampu menggarapnya.

"Ya, mampu saja orang di darat itu, sudah banyak orang kita yang kerja. Tapi oke kalau cari mitra untuk eksplorasi," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyatakan, BUMN atau perusahaan nasional lain juga harus diberikan kesempatan yang sama seperti Pertamina untuk menguasai lahan minyak yang berada di Tanah Air.

"Saya melihat dasarnya harus sama di semua daerah. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, pemerintah memprioritaskan pengelolaan kekayaan negara kepada badan usaha nasional," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

"Jangan sampai (ladang minyak) di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lain-lain berbeda. Semua harus sama," dia menambahkan.

Adapun aturan hukum yang Kardaya maksud itu selaras dengan bunyi Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di sana tertulis, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Selain itu, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang lima aspek penguasaan negara, yang menekankan pengelolaan wilayah kerja harus berada di tangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara.

Lebih lanjut, Kardaya mengatakan, negara wajib mempertimbangkan matang-matang seputar pengalihan tanggung jawab pengelolaan Blok Rokan yang memiliki dua lapangan minyak raksasa, yakni Minas dan Duri.

"Keuntungan bagi negara harus dilihat dulu. Harus dipertimbangkan ada berapa banyak cadangan minyak di sana. Pemerintah ke depan juga harus bisa menjadikan perusahaan nasional berkembang," urainya.

Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, keputusan yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian ESDM pada Selasa, 31 Juli 2018 ini, menjadi tonggak sejarah penguatan kedaulatan energi negeri, sesuai dengan Nawacita yang diusung Pemerintahan Joko Widodo.

Dengan mengelola Blok Rokan, produksi hulu Pertamina akan meningkat. Ini akan mengurangi impor minyak, sehingga bisa menghemat devisa sekitar USD 4 miliar per tahun, serta menurunkan biaya produksi hilir secara jangka panjang‎.

"Kami yakin mampu bersaing dengan kontrator kontrak kerja sama lainnya. Dan sesuai proposal yang telah kami sampaikan kepada pemerintah,” jelasnya.

Nicke menambahkan karakteristik minyak di Blok Rokan, sesuai dengan konfigurasi kilang nasional, di mana akan diolah di dalam negeri, yakni di kilang Balongan, Dumai, Plaju dan Balikpapan serta lainnya.

Guna mempertahankan produksi, Pertamina dalam proposal juga menyampaikan akan memanfaatkan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR) yang juga telah diterapkan di lapangan-lapangan migas Pertamina, seperti di Rantau, Jirak, Tanjung yang dikelola Pertamina EP, termasuk penerapan steamflood yang juga sudah dilakukan dan berhasil di lapangan PHE Siak.

Nicke mengatakan pihaknya tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. "Kita terbuka dengan partnership," ungkapnya.

Nicke menyebutkan partner kerja tentunya dibutuhkan dalam upaya mitigasi risiko, baik penggunaan teknologi maupun pendanaan. Dia menegaskan partner yang dicari Pertamina tentu yang sudah teruji kualitasnya dalam pengelolaan blok migas.

"Ini untuk mitigasi risiko. EOR di sumur-sumur Pertamina ini untuk cari partner untuk teknologi risk (risiko). Kita akan pelajari sampi akhir 2020. Apakah mitigasi ini harus kita lalukan sendiri atau sharing dengan partner yang proven," ucap dia.

"Kedua, mitigasi untuk pendanaan. Kita lihat ada banyak yang tertarik. Kita terbuka," imbuh Nicke.

Dia pun menegaskan, pasca-pengalihan operator pengelola Blok Rokan, pihaknya akan tetap menggunakan SDA yang saat ini sudah tersedia di Blok Rokan.

Arcandra mengatakan, pemerintah memberikan kewenangan ke Pertamina untuk mencari mitra mengelola blok migas yang menjadi tulang punggung produksi minyak nasional tersebut.

Selain itu, Pertamina juga memiliki kewajiban untuk membagi hak kelola sebesar 10 persen dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Nanti diserahkan Pertamina. Pemerintah menyerahkan 100 persen kepada Pertamina, kemudian di situ ada hak BUMD 10 persen, sisanya itu adalah aksi korporasi Pertamina," tuturnya.

Menurut Arcandra, ketetapan Pertamina dalam memilih mitra akan dicantumkan dalam syarat dan ketentuan (Term and Condition/TnC), kontrak yang akan ditandatangani Pertamina dengan pemerintah.