Pencampuran Minyak Sawit ke Solar Bisa Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, untuk B20 ini akan diarahkan pada konsumsi solar di sektor yang non-Public Service Obligation (non-PSO). Payung hukum untuk penerapan kebijakan tersebut pun telah siapkan pemerintah.

"B20 dilaksanakan non-PSO. Kemarin PSO. B20 dilaksanakan, Perpres (Peraturan Presiden) sudah ada,"‎ ujar dia pada Rabu 1 Agustus 2018. 

Dia menyatakan, untuk bahan bakar kendaraan, tetap akan diberikan PSO. Namun sektor yang dituju untuk non-PSO antara seperti pertambangan dan pembangkit listrik.

Bahkan untuk pembangkit listriknya sebenarnya sudah bisa menggunakan solar dengan campuran CPO lebih dari 20 persen.

‎"Kalau otomotif itu namanya. Ini sudah jalan. Yang sekarang non-PSO itu pertambangan, kereta api, pembangkit listrik. Itu sebagian bisa lebih dari B20. Bahkan mesin tertentu ada yang bisa 100 persen dengan modifikasi tertentu," kata dia.

Sementara untuk mencapai B100, lanjut Airlangga, setidaknya membutuhkan waktu hingga tiga tahun ke depan. Sebab, diperlukan pabrik yang mampu memproduksi B100 tersebut.

"Tetapi untuk bangun B100 proses harus ada pabrik green diesel baru dan itu proses makan waktu 3 tahun.‎ Harus ada bikin pabrik karena proses yang sekarang itu proses esterifikasi namanya, sehingga menjadi B20. Kalau B100 itu hydrogenation. Beda proses," tutur dia.

Jika telah mencapai B100, kata dia, maka bukan hanya membuat mesin kendaraan atau pabrik menjadi ramah lingkungan, tetapi juga akan menghemat banyak devisa akibat impor solar yang menurun signifikan.

"Punya 16 juta kilo liter nonpso, jadi savingnya besar sekali. Bikin program B100 karena itu sama dengan Euro4 standarnya. Jadi untuk B100 mesin tidak perlu dimodifikasi," ujar dia.