Kemnaker dan BNP2TKI Diminta Tingkatkan Perlindungan TKI di Mancanegara

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) diminta meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Mancanegara. Ini menyoroti tingginya angka tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tewas di luar negeri selama lima tahun terakhir ini.

Data Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) menunjukkan selama lima tahun terakhir ada 273 TKI asal NTT yang tewas di mancanegara. Bahkan, selama Januari-Juli 2018 saja terdapat 71 TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri.

Penyebab kematiannya beragam, antara lain kecelakaan kerja, perahu tenggelam, penganiayaan oleh majikan, kecelakaan lalu lintas, sakit dan bunuh diri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Kemnaker, BNP2TKI, Satgas Anti-Perdagangan Orang NTT, Tim Gabungan Pencegahan Perdagangan Orang NTT dan Migrant Care bisa bersinergi untuk menanggulangi masalah ini.

“Agar ada peningkatan pengawasan dan proteksi bagi buruh migran Indonesia di mancanegara, terutama TKI yang bermasalah di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar dia Jumat (3/8/2018).

Dia juga mendorong Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan setiap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk bekerja sama dengan BLK guna memberikan pelatihan bahasa dan keterampilan kepada para calon TKI. Dengan demikian, TKI yang dikirim ke luar negeri memang tenaga terampil. “Agar TKI yang diberangkatkan memiliki kemampuan dan kualitas serta sudah siap bekerja,” harap dia.

Selain itu, dia mengharapkan ada upaya pencegahan perdagangan orang di sektor hulu. Antara lain dengan memberikan pelatihan kepada warga sehingga punya keterampilan dan tidak mudah terbujuk untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri.

Untuk itu, Kemnaker juga diminta meningkatkan program studi keterampilan dan memperbanyak memperbanyak fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu mengimbau masyarakat NTT yang berusia produktif untuk mengikuti pelatihan kerja yang tersedia di BLK.

“Pelatihan kerja itu guna mempersiapkan masyarakat NTT yang berusia kerja dapat memiliki keterampilan dalam terjun ke masyarakat,” ujarnya.

Upaya lain yang bisa ditempuh adalah meningkatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Dengan demikan, masyarakat di kawasan perdesaan tidak perlu mencari penghidupan di daerah lain karena ada lapangan pekerjaan di desa sendiri.

“Meminta Kemendagri melalui pemda dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk bekerja sama dalam melaksanakan program pemerintah dengan memanfaatkan dana desa. Dengan demikian dana desa tepat sasaran, terutama dalam mengembangkan ekonomi desa seperti peternakan atau pertanian desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” dia menandaskan.