Pembangunan Sarana Pendidikan Jadi Prioritas Pemerintah di 2019

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Pemandangan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Diperkirakan pengerjaan proyek akan kembali dimulai usai libur cuti bersama Lebaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan tetap akan meningkatkan anggaran untuk infrastruktur di 2019. Meski pada tahun depan memasuki tahun politik dengan adanya Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tidak akan mengurangi atau menghentikan anggaran infrastruktur di tahun depan. Bahkan menurut dia, anggarannya akan terus ditambah.

‎"Oh tidak. Ada kenaikan infrastruktur di tahun 2019. Angkanya di atas Rp 110 triliun," ujar dia di Kantor Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Menurut dia, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk infrastruktur prioritas. Selain itu juga untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

"Infrastruktur secara menyeluruh, masih hal yg utama untuk perbaikan infrastruktur darat, laut, udara. Kemudian juga untuk berkaitan dengan penyediaan SD, SMP yang sekarang ini banyak yang terbengkalai," tandas dia.

Sebagai informasi, pada 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 290 triliun. Pada 2016 alokasi anggaran tersebut naik menjadi Rp 313 triliun.

Kemudian pada 2017, kembali mengalami kenaikan Rp 387,3 triliun. Dan pada 2018 anggaran tersebut naik menjadi Rp 410,4 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi V DPR yang mengurusi infrastruktur dan transportasi berharap pemerintah dapat merampungkan pembangunan Tol Pantura sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Tak Bakal Kurangi Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2019

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan tidak akan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun anggaran 2019 atau disebut RAPBN 2019.

Meskipun kata dia, pemerintah tengah fokus memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tidak (mengurangi porsi pembangunan infrastruktur). Ya artinya APBN itu naik dari tahun ke tahun, kenaikannya bisa dipakai untuk ke SDM," kata Darmin sat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini terus dijalankan oleh pemerintah. Dengan begitu, tidak memungkinkan anggaran tersebut dapat dikurangi. "Enggak. Karena apalagi yang sudah berjalan, masa di setop yang sudah berjalan," imbuh dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (R-APBN) 2019 atau disebut RAPBN 2019 di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh jajaran di kabinetnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," ujar dia di Istana Negara.

Menurut dia, ada sejumlah program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, salah satunya pelatihan vokasi.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menggandeng sektor industri. Hal ini juga diharapkan bisa diikuti oleh sektor-sektor lain. "Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," kata dia.