Survei LIPI: Akses Warga RI Buat Miliki Rumah Masih Minim

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei kepada para hali yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan akses masyarakat untuk memiliki rumah atau hunian masih sangat minim. Tak hanya itu, survei tersebut juga menemukan kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat saat ini juga masih buruk.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik. Namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan," kata Kepala P2P LIPI Firman Noor di Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Dari hasil survei, sebanyak 65 persen ahli menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sudah baik. Namun, 54,47 persen responden menilai akses masyarakat terhadap perumahan sangat buruk.

"Terkait dengan penilaian terhadap tingkat daya beli masyarakat, 83,45 persen ahli menyatakan ketersediaan barang telah baik, dan 57,93 persen menyatakan inflasi saat ini masih dalam kondisi baik," jelas Firman.

Pemerintah, kata dia, belum memiliki solusi untuk mengatasi masalah akses masyarakat ke sektor perumahan. Padahal, menurut Firman rumah adalah aspek penting yang harus dipenuhi dan dimiliki masyarakat.

"Memiliki rumah menurut saya adalah memiliki hal yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Efeknya, ketika bekerja akan lebih fokus, profesional, tak terganggu money politics," ucapnya.

Sebanyak 90 persen ahli menilai kinerja pemerintah di bidang infrastruktur sudah baik. Namun, pembangunan inftastruktur air bersih masih mendapat penilaian buruk dari 51 persen ahli.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur wajib dilakukan Andalalin atau Analisis Dampak Lalu Lintas. Simak penjelasannya:

2 dari 2 halaman

Penyerapan tenaga Kerja

Ribuan Pelamar Banjiri Bursa Kerja di Jakarta — Ribuan pelamar antre saat akan memasuki ruangan dalam bursa kerja di Jakarta, Rabu (24/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Survei LIPI ini juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi luar negeri yang dianggap belum baik. Firman mengatakan bahwa kondisi ekonomi ini dikhawatirkan dapat menganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Krisis ekonomi dan inflasi dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi berkeadilan," tuturnya.

Hasil survei LIPI ini diharapkan dapat memetakan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu, survei ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.