Moeldoko Minta Isu Tenaga Kerja Asing Tak Dipolitisasi

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar isu terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) tidak lagi dimobilisasi demi kepentingan politik.

Dia menuturkan, berdasarkan fakta di lapangan, isu tenaga kerja asing tersebut sama sekali tidak benar.‎ "Kalau itu yang terjadi, tak akan selesai. Isu ini akan berkembang terus. Sangat tidak bijaksana jika ini dikembangkan terus," ujar dia usai menggelar video conference dengan sejumlah wartawan nasional dan CEO Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus di KSP‎, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Mantan Panglima TNI ini juga meminta masyarakat tidak resah dan terprovokasi dengan adanya isu penyerbuan TKA. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukan sejumlah pihak, isu TKA tidak seperti yang digambarkan selama ini seperti dalam jumlah jutaan dan memiliki senjata ilegal.

"Mungkin ada ilegal, tapi 1-2 ketangkep dipenjara atau dipulangkan. Maknanya kita tegas terhadap pelanggaran itu. Tidak kita biarkan, karena Menaker telah menyiapkan tim pengawas," tutur dia.

Moeldoko menyatakan langkahnya menggelar video conference untuk menghindari anggapan jika bantahan pemerintah atas masalah TKA ini tidak memiliki dasar.

"Ternyata tadi kita lihat tidak seperti yang kita gembar gemborkan ada jutaan TKA dan sebagainya. Kondisi di lapangan hanya 10,9 persen TKA di Morowali. Hanya 3.121 TKA, tidak lebih dari itu. Temen-temen sendiri yang investigasi," ungkap dia.‎

Sebagaimana informasi, pada hari ini Tim KSP bersama sejumlah awak media nasional melakukan media visit ke kawasan industri IMIP, Sulawesi Selatan. Upaya tersebut dilakukannya untuk menjawab isu banyak TKA asal China yang bekerja di kawasan industri itu.

Turut hadir dalam video conference tersebut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Deputi IV KSP, Dirlantas Keimigrasian Cucu Koswara, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto.