Upaya Pemerintah Genjot Cadangan Minyak RI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berupaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi (migas), di Indonesia dengan mempercepat penunjukan pengelola blok migas‎ yang habis masa kontraknya pada periode 2018 sampai 2021.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, saat ini cadangan minyak terbukti nasional mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 ‎miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia.

"Jumlah itu hanya 0,2 persen dari total proven reserve dunia cuma 0,2 persen. Nah kalau kita katakan 0,2 persen itu kita adalah negara kaya minyak silahkan kita mengartikan sendiri," kata Arcandra, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Menurut Arcandra, pemerintah saat ini tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia yang masih terbilang kecil. Dengan menggalakkan kegiatan ekplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.

‎"Nah untuk itu, apakah kita berdiam diri untuk 0,2 persen, tentu tidak. harus ada usaha-usaha kita agar cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi secepatnya dilakukan dieksplorasi," tutur dia.

Selain menggalakan eksplorasi pemerintah juga mempercepat penetapan operator, blok migas yang hampir habis masa kontraknya pada periode 2018 sampai 2021. Dengan menerapkan program kontrak kerja pasti untuk menggenjot investasi dalam memproduksi migas di blok tersebut.

"Apa usaha kita?. Nah, kontrak-kontrak yang berakhir dari 2018-2021 ini, itu ada program baru yang kami tawarkan yang dinamakan form working komitmen kerja pasti yang sebelumnya belum ada. Jadi kalau ada perusahaan yang melanjutkan atau mendapatkan kontrak baru pengelolaan dari blok terminasi. Nah kita mewajibkan untuk mengajukan berapa komitmen kerja pasti yang bisa digunakan untuk menekan produksi dan juga melakukan eksplorasi di luar blok yang mereka kehendaki," papar dia.

2 dari 2 halaman

RI Bisa Kantongi USD 2 Miliar dari Komitmen Kerja Pengelolaan Migas

Pemerintah melalui Kementerian ESDM per Agustus 2018 ini menyatakan telah menerima komitmen kerja pasti pengelolaan blok atau Wilayah kerja (WK) migas dari pihak kontraktor sebesar USD 1,1 miliar.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan, angka pasti yang telah pemerintah terima hingga saat ini dari kontraktor migas adalah USD 642 juta.

"Beberapa hari lalu sudah terkumpul USD 642 juta. Kemudian minggu lalu terkumpul USD 500 juta, tapi belum tanda tangan. Jadi pada Agustus ini total sudah USD 1,1 miliar dolar," sebut dia di Mess Hall Lapangan Muara Badak, Kalimantan Timur, Rabu (8/8/2018).

Dia melanjutkan, penerimaan dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produksi migas nasional jangka panjang, yakni dengan melakukan eksplorasi besar-besaran atau giant discovery sumber daya migas baru.

"Ini yang bisa dipakai untuk eksplorasi di wilayah kerja maupun di wilayah terbuka, terutama seismik. Kami yakin, itu memberikan kesempatan negara, terutama lewat eksplorasi terbuka di wilayah seismik, untuk giant discovery," ujar dia.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan, komitmen kerja pasti tersebut merupakan sebuah perjanjian antara pihak kontraktor dan pemerintah untuk melaksanakan eksplorasi.

Bila janji itu tak dipenuhi pengelola hingga tenggat batas waktu, ia menambahkan, SKK Migas akan kembali menagih sesuai besaran awal dan memasukan pendapatan ke dalam kas negara.

"Kalau hasil eksplorasinya bagus, hasil eksplorasi itu bisa diusulkan untuk menjadi wilayah kerja sang kontraktor," ungkap dia.

Amien menghitung, nominal USD 1,1 miliar yang negara telah terima lewat komitmen kerja pasti itu bisa terus bertambah jika ada kontrak baru yang ditandatangani. Yakni hingga mencapai USD 2 miliar pada akhir 2018.

"Paling tidak, diharapkan sampai akhir tahun nanti terkumpul USD 2 miliar. Tapi saat ini yang sudah pasti USD 642 juta, dan masih ada USD 500 juta sudah agree tapi belum tanda tangan," ujar dia.