Tunjangan PNS Bakal Disederhanakan, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah menteri untuk membahas mengenai reformasi birokrasi di Indonesia. Pertemuan ini salah satunya membahas mengenai penyederhanaan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan ada usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal tersebut.

"Iya dari Menteri PANRB tadi diminta presentasi mengenai bagaimana arah reformasi birokrasi," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai keseluruhan masalah birokrasi termasuk sistem perekrutan dan konsolidasi fungsi. Namun pertemuan tersebut masih belum mengambil keputusan pasti.

"Masalah keseluruhan, organisasi, mengenai masalah sistem perekrutan. Kemudian dari sisi konsolidasi fungsi, dan juga dari sisi bentuk penggajiannya. Tapi itu kan masih sangat umum. Jadi masih belum bisa dikomentari ya," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hingga Selasa sore, 5 Juni 2018, data ditangan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, tunjangan hari raya (THR) yang sudah di bayarkan sebesar 23,4 persen.

2 dari 2 halaman

Penyederhanaan Tunjangan

Terkait penyederhanaan tunjangan PNS, Sri Mulyani belum dapat menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Enggak juga, karena masih umum jadi enggak bisa dikomentarin ya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah menteri melakukan rapat reformasi birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8).

Rapat ini dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pan-RB Asman Abnur.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com