Strategi Pemerintah Atasi Defisit Transaksi Berjalan

Liputan6.com, Jakarta Defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) Indonesia saat ini sudah mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 tercatat sebesar USD 8 miliar.

Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 1,96 persen dan juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I-2018 yang hanya sebesar 2,2 persen dari PDB atau USD 5,5 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan mewaspadai defisit transaksi berjalan tersebut. "Di sisi policy respon, kalau persoalan growth kita cukup bagus, tapi CAD menjadi konsen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan skenario untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara expenditure reducing (mengurangi belanja atau impor), dan meningkatkan ekspor.

Menurutnya, sebetulnya expenditure reducing policy bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Kalau expenditure reducing itu berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi, tapi skenario itu harus kita siapkan, apabila situasi akan semakin dinamis dan bergerak," jelasnya.

Selain itu, saat ini pemerintah juga telah menerapkan expenditure switching policy atau pengalihan belanja barang yang biasa impor menjadi barang yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya dengan adanya aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sayangnya, penerapan TKDN saat ini belum terlalu optimal.

"Artinya kita bisa tetap mempertahankan dan menjaga momentum apabila yang disebut switching itu mempengaruhi expenditure kita dari yang tadinya barang impor menjadi barang dalam negeri bisa dilakukan cepat. Sementara itu kita tetap menjaga agar risiko terelaksasi karena faktor dari luar," sambungnya.

Dia mengungkapkan pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan seluruh neraca yang ada baik itu APBN hingga neraca BUMN untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang paling berisiko terkena dampak dinamika ekonomi global.

"Kemudian kita akan terus melakukan yang saya sebutkan tadi, secara waspada melihat berbagai macam neraca untuk mengindentifikasi apakah ada sektor yang dianggap rapuh atau yang mungkin terkena lebih besar dari dinamika global," dia menandaskan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com