BI dan Kemenkeu Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi Turki

BI dan Kemenkeu Diminta Gerak Cepat Antisipasi Gejolak Lira Turki (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengantisipasi gejolak ekonomi yang terjadi Turki seiring terpuruknya kurs Lira terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Langkah persiapan agar krisis Turki tak berimbas serius ke perekonomian Indonesia.

Legislator Golkar itu mengaku was-was karena penurunan kurs lira Turki (TRY) sudah berimbas ke Rupiah. Bahkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sudah menembus 14.656. Gejolak ekonomi di Turki dan devaluasi Lira telah berefek ke mata uang lainnya termasuk Rupiah.

Sebab itu, dia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna meningkatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.

“Mengingat melemahnya nilai tukar dolar berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya harga komoditas,” ujar dia di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Pengusaha ini juga meminta BI menjaga stabilitas keuangan negara. Hal yang harus diperhatikan adalah kelancaran pembayaran utang negara dan bunganya yang bertambah akibat devaluasi rupiah.

Selain itu, dia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong ekspor barang dan jasa untuk meningkatkan nilai tukar Rupiah.

Yang tak kalah penting adalah perlunya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggenjot kinerja dalam menarik investasi dan mempermudah layanan bagi investor.

“Lakukan perbaikan layanan investasi dengan mempermudah penanaman modal sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia,” cetusnya.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

2 dari 2 halaman

Antisipasi Krisis Turki, Jokowi Minta Ketahanan Ekonomi RI Diperkuat

Presiden Jokowi Pimpin Ratas. — Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat terbatas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) lanjutan terkait dengan strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa. Hal tersebut dalam rangka memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, memperkuat cadangan devisa merupakan hal penting yang harus dilakukan agar ketahanan ekonomi Indonesia semakin kuat. Terlebih di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian akibat perang dagang dan krisis yang melanda Turki.

‎"Termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki. Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

‎Dalam rangka itu, Jokowi ingin memastikan progres dari pembahasan dalam ratas-ratas sebelumnya. Mulai dari kebijakan pencampuran CPO ke solar sebesar 20 persen (B20) yang diharapkan dapat menekan impor BBM.

"Kemudian juga peningkatan penggunaan TKDN terutama untuk BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen impor agar ini diperhatikan. Kemudian juga di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati secara detail dan cepat sehingga impor-impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting itu bisa kita ketahui," jelas dia.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata. Sebab sektor ini diharapkan mampu berkontribusi besar dalam peningkatan cadangan devisa.‎

"Terakhir saya ingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yg mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah kita tetapkan. Karena sektor ini akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa kita," tandas dia.