HEADLINE: Syafruddin Jadi Menteri PANRB, Bagaimana Nasib Rekrutmen CPNS?

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengungkapkan, mengingat Menteri PANRB yang baru yaitu Syafruddin saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kontingen (Chef de Mission) Indonesia dalam Asian Games 2018, maka Syafruddin akan konsentrasi pada hal tersebut terlebih dulu.

"Pak Menteri PANRB kan Chef de Mission jadi butuh waktu, ini kan dua perhelatan yang sama-sama besarnya, jadi Asian Games tanggal 2 (September) selesainya, jadi fokus ke sana dulu. Baru setelah itu kita rilis," ujar dia

Bima menyatakan, dengan adanya pergantian menteri ini, kemungkinan penerimaan CPNS akan kembali mundur, yaitu pada September mendatang. Namun begitu, dia belum bisa memastikan tanggal pengumumannya.

"Kemungkinan (September), September baru selesai Asian Games. Pak Menterinya Chef de Mission, Pak Menteri harus paham dulu sebelum mengambil keputusan," kata dia.

Menurut Bima, jika tidak terjadi pergantian menteri, kemungkinan, penerimaan CPNS dilaksanakan lebih cepat. Namun, kata dia, hal ini bukan masalah yang besar.

Hal tersebut diamini oleh Syafruddin. untuk saat ini dirinya masih harus berkonsentrasi mengurus gelaran Asian Games 2018. Sebab, pada ajang pesta olahraga tersebut, dirinya bertindak sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission.

"Saya sudah diizinkan untuk menyelesaikan tugas di Asian Games oleh Bapak Presiden. Jadi setelah ini saya konsentrasi dulu menyelesaikan tugas di Asian Games. Karena waktu tinggal dua hari," kata dia.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, Menteri PANRB yang baru Syafruddin, harus dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebelum seleksi penerimaan CPNS 2018 digelar.

Firman menjelaskan, hal ini penting mengingat tahun ini sebagai tahun politik. Selain itu, sekaligus mencegah aksi demo atau boycot dari tenaga honorer tersebut kedepannya.

"CPNS 2018 ini memang seharusnya bisa fokus pada masalah honorer (K2) ini, terutama sebagai tindakan mencegah aksi demo dan juga boycott. Karena penyuluh pertanian lapangan (PPL) ini mereka juga punya pengaruh besar," tuturnya kepada Liputan6.com.

Firman mengungkapan, peraturan pemerintah (Permen) yang melarang tenaga honorer yang berumur di atas 35 tahun menjadi PNS melanggar undang-undang. Kata Firman, Permen tersebut justru tidak disebutkan dalam undang-undang itu sendiri.

"Permen yang dibuat pemerintah sebelumnya terkait, ASN ini, sebetulnya tidak diatur dalam undang-undang. Jadi sebetulnya juga melanggar," ujarnya.

Oleh karena itu, Firman menyarankan agar Menteri PANRB yang baru dapat mencabut Permen tersebut.

"Sangat bisa, jadi Menteri PANRB bisa mengajukan usul ke Pak Presiden untuk hal ini agar kemudian dicabut karena bertentangan dengan undang-undang," kata Firman.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, ia yakin kepada kinerja Komjen Syafruddin selaku Menteri PANRB yang baru.

"Saya pribadi yakin karena pengalaman beliau juga sudah banyak, mulai dari Jenderal Polisi bintang 3, Ajudan JK juga sudah lama, serta wakapolda Sumut, secara pengalaman saya rasa sudah mumpuni," tandas Firman.

Sistem seleksi CPNS 2018 yang dikelola BKN dipersiapkan berstandar internasional agar mempermudah pelamar mulai dari fase pendaftaran. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan, pihaknya beserta tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) hingga detik ini masih terus berupaya untuk melancarkan jalannya proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.

"Saat ini Panselnas masih terus bekerja. Selain (mengurusi) administratif juga teknis. Contohnya, Kamis (9/8/2018) siang lalu BKN kedatangan tim audit teknologi dan Quality insurance dari Panselnas," terang dia kepada Liputan6.com.

Berbagai tahapan teknis semisal uji coba live portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) milik BKN hingga rekayasa praktik tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) turut dilakukan pada saat itu.

Menurutnya, langkah tersebut dibuat agar proses penerimaan CPNS tahun ini dapat lancar dan berstandar internasional.

"Prinsipnya, semua aplikasi yang mendukung kegiatan penerimaan CPNS ini memang harus diaudit dan harus comply terhadap standar-standar internasional, demi memastikan semua aplikasi itu bisa berjalan normal pada waktunya," ungkapnya.

Ridwan melanjutkan, kemungkinan pendaftar CPNS tahun ini akan melonjak tajam hingga empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Berkenaan dengan beban, ada kemungkinan jumlah peserta atau pelamar itu 3-4 kali lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kita menduga ada antara 8-10 juta pendaftar (pada CPNS 2018)," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dia melanjutkan, perhitungan tersebut mengacu pada jumlah formasi yang akan disediakan pada sistem seleksi tahun ini. Adapun dasar perbandingan yang dipakai adalah proses seleksi CPNS 2017, yang diperebutkan kurang lebih 2 juta pelamar untuk sekitar 50 ribu formasi yang tersedia.

"Seperti yang Pak Menteri PANRB (Asman Abnur) berkali-kali sampaikan, untuk yang tahun ini kira-kira formasinya terdiri atas 100 ribu orang guru dan sekitar 120-150 ribu untuk yang formasi teknis. Jadi kita antisipasi ada sekitar 200-250 ribu formasi. Itu kalau dikalikan rasionya adalah sekitar 8-10 banding 1 pendaftar. Jadi itu yang kita siapkan," paparnya.

Namun Ridwan mengatakan bahwa jumlah formasi 200-250 ribu pada CPNS 2018 ini belum mampu menambal kebutuhan pegawai bagi seluruh instansi pemerintahan.

Sebagai contoh, menurut informasi yang didapatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, negara masih membutuhkan jumlah antara 800 ribu sampai 1 juta tenaga pengajar dalam bentuk guru.

"Kalau misal kita deliver tahun ini, keuangan negara tidak memungkinkan. Teman-teman di daerah juga APBD-nya banyak yang di atas 50 persen. Jadi enggak bisa sekaligus, harus bertahap," tegas dia.

Namun begitu, ia menyampaikan, BKN dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah bersiasat untuk menanggulangi jumlah penarikan CPNS yang masih di bawah kebutuhan.

"Paling tidak fungsi-fungsi yang kritis yang bersifat sangat diperlukan dan teknis, semisal guru dan tenaga kesehatan, itu yang kita dahulukan. Daerah terpencil, relatif terbelakang, itu yang kita prioritaskan untuk tahun ini," pungkas dia.