Jokowi: Kerja Nyata Pemerintah Turunkan Ketimpangan di Masyarakat

Keberadaan Kampung di Jakarta — Anak-anak sekolah melintas di Kampung Kuningan Timur, Jakarta, Kamis (11/1). Permukiman warga miskin di kampung tersebut terlihat kontras dengan pembangunan hunian bertingkat mewah dan pusat-pusat perbelanjaan di sekitarnya. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar ‎saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen ‎lapisan masyarakat terbawah," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018)

Untuk menyasar 40 ‎persen lapisan masyarakat terbawah, lanjut Jokowi, pemerintah tengah ‎menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan ‎Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.

"Untuk ‎mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah ‎menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen ‎serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta ‎UMKM," kata dia,

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga ‎Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, s‎erta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi ‎program bantuan non tunai.

Hal ini tersebut dilakukan agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta ‎penerima manfaat pada 2019.

"Dengan kerja ‎nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan ‎pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil ‎kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," ujar dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Pertama dalam Sejarah Tingkat Kemiskinan RI di Bawah 10 Persen

Djarot Klaim Kemiskinan Jakarta Lebih Rendah dari Daerah Lain — Dua orang anak bermain di pinggir kali di Tanah Abang, Jakarta, Senin (4/9). Tingkat kemiskinan itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Angka ini terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998 silam. Adapun pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku bangga dengan angka kemiskinan yang baru dirilis BPS. Sebab angka kemiskinan sudah berada di bawah 10 persen.

"Istimewa, angka kemiskinan 9,82 persen. Ini kali pertama. Dalam sejarah," ujar dia pada perayaan the 10th anniversary Adaro di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Senin 16 Juli 2018.

Dia mengisahkan bahwa Pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus berupaya untuk menurunkan angka penduduk miskin. "Di bawah 10 persen itu remarkable, tapi kita tidak akan berhenti," kata dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengaku gembira dengan angka gini ratio yang juga berada di 0,38. "Gini ratio, 0,38 sudah di bawah 0,39 di bawah 0,4," dia menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tantangan Ekonomi Indonesia pada 2018

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pidato Kenegaraan
Agenda
Piidato kenegaraan adalah pidato kepala negara di depan dpr/mpr atau pidato resmi kepala negara.
Lihat Selengkapnya
Pidato Kenegaraan
Pidato Kenegaraan 2018
Pidato Kenegaraan Jokowi