Ketua MPR Sindir soal Cicilan Utang RI yang Tak Wajar

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik keras sejumlah pencapaian pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal angka gini ratio sebagai indikator ketimpangan ‎pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389.

"Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini itu lebih besar dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Menurut dia, jumlah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin masih besar dan sangat rentan pada perubahan harga. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan rumah tangga agar daya beli tidak turun.

"Ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga bisa terjangkau," papar dia.

Zulkifli juga menyoroti soal defisit neraca berjalan yang terus membengkak hingga perlunya dilibatkan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

"Proyek infrastruktur tidak boleh hanya dimonopoli BUMN," ujarnya.

Terakhir soal pengelolaan utang, pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang 3 persen adalah aman, sebab membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar. "Itu setara 7 kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, 6 kali anggaran kesehatan," tutur dia.