Susun APBN 2019, Komisi XI DPR Beri Rekomendasi kepada Jokowi

Investasi Meningkat, Ekonomi Indonesia Kuartal 1 Tumbuh 5,06 Persen — Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (7/5). Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2018 tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode sama dalam tiga tahun terakhir. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI memberi beberapa rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun APBN 2019.

Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate menyebutkan, di tengah situasi perang dagang yang buat tekanan eksternal begitu besar, Jokowi harus tetap memfokuskan struktur APBN 2019 tetap melanjutkan pembangunan belanja modal untuk infrastruktur dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar dapat meningkatkan daya saing.

"Tetap tekankan APBN 2019 pada pembangunan SDM dan tetap lanjutkan pembangunan belanja modal untuk infrastruktur," kata Johnny saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Kendati demikian, pemerintah diminta untuk tidak asal bangun infastruktur. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara selektif supaya proyek-proyek itu tidak memberatkan dan membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) makin besar karena bahan baku banyak berasal dari impor.

"Rasional saja menekan belanja-belanja impor yang akan pengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Harus diperhatikan kembali," ujar dia.

Contohnya, proyek Pertamina dan PLN yang memiliki komponen impor bahan baku sangat tinggi dapat ditunda. Proyek tersebut dapat ditunda untuk pertahankan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS.

Selain itu, dia juga menyatakan tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eksternal. Struktur APBN 2019 juga harus disusun untuk bisa mengantisipasi dampak dari sentimen dari gejolak ekonomi global. untuk menghadapinya, Jokowi harus dapat mengantisipasi dengan kesiapan SDM yang tangguh.

"Pasti tekanan kali ini di situasi seperti perang dagang, di mana tekanan eksternal begitu besar. Bukan baru sekarang tekanannya. Tapi, tiap tahun ada tekanan. Kebetulan tahun politik juga, jadi pembangunan manusia dalam rangka demokrasi lebih baik harus diprioritaskan,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Tak Bakal Kurangi Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2019

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution — Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia. Liputan6.com/Tommy Kurnia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan tidak akan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun anggaran 2019 atau disebut RAPBN 2019.

Meskipun, kata dia, pemerintah tengah fokus memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM.

"Tidak (mengurangi porsi pembangunan infrastruktur). Ya artinya APBN itu naik dari tahun ke tahun, kenaikannya bisa dipakai untuk ke SDM," kata Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini terus dijalankan pemerintah. Dengan begitu, tidak memungkinkan anggaran tersebut dapat dikurangi. "Enggak. Karena apalagi yang sudah berjalan, masa disetop yang sudah berjalan," imbuh dia.

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (R-APBN) 2019 atau disebut RAPBN 2019 di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh jajaran di kabinetnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia.

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," ujar dia di Istana Negara.

Menurut dia, ada sejumlah program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, salah satunya pelatihan vokasi.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menggandeng sektor industri. Hal ini juga diharapkan bisa diikuti oleh sektor-sektor lain. "Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tantangan Ekonomi Indonesia pada 2018

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
APBN 2019
Merdeka.com