Postur RAPBN 2019, Ini Rinciannya

Pidato Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Sidang ruitn ini dilaksanakan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2019. Pemerintah masih cukup optimistis meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak.

Salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Sedangkan pada kuartal II 2018 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,27 persen.

Jokowi menjelaskan, target pertumbuhan tersebut akan diarahkan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

“Pemerintah juga akan memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,” jelas dia saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (16/8/2018).

Pemerintah juga akan menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Lengkapnya, berikut ini rangkuman Postur RAPBN 2019:

Pertumbuhan ekonomi : 5,3 Persen (Tahun lalu 5,4 persen)

Inflasi : 3,5 persen plus/minus 1 persen (Tahun lalu 3,5 persen)

Nilai tukar rupiah : 14.400 per dolar AS (Tahun lalu 13.500 per dolar AS)

Suku Bunga SPN 3 Bulan : Rata-Rata 5,3 persen (Tahun lalu 5,3 persen)

Harga Minyak Mentah Indonesia: USD 70 per barel (Tahun lalu USD 48 per barel)

Lifting minyak bumi : 750 ribu barel per hari (Tahun lalu 800 ribu ribu barel per hari)

Lifting gas bumi : 1.250 ribu mmcfd (Tahun lalu 1.200 ribu mmcfd)

Belanja negara : Rp 2.439,7 triliun (Tahun lalu Rp 2.204 triliun)

Pendapatan Negara dan Hibah : Rp 2.142,5 triliun (Tahun Lalu Rp 1.878 triliun)

Penerimaan perpajakan : Rp 1.781 triliun (Tahun lalu Rp 1.609 triliun)

Defisit APBN : 1,84 persen. (Tahun Lalu 2,19 persen)

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mendatangi rumah Lalu Muhammad Zohri. Di sela peninjauan sejumlah titik pengungsian di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

2 dari 2 halaman

Ketangguhan Ekonomi RI Diakui Dunia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Instagram Jokowi)

Sebelumnya, Jokowimenyatakan, ekonomi Indonesia yang tangguh dan memiliki prospek positif mendapatkan kepercayaan internasional. Ini ditunjukkan dari peringkat Indonesia yang layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.

Ia menyampaikan hal itu dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada Kamis (16/8/2018).

"Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama seperti Moody’s, Fitch dan S&P," ujar Jokowi.

Ia menuturkan, kepercayaan internasional itu seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk Indonesia. Hal itu termasuk ekspor ke negara non tradisional.

"Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi tangguh," kata dia.

Selain itu, Jokowi menyampatkan kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan.

Pemerintah sudah menjalankan online single submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara elektronik.

"Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat dan terintegrasi,” kata dia.

Jokowi menambahkan, berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada 2018.

"Peringkat global competitiveness index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 pada 2017," ujar dia.