Pengusaha Ingin Aturan Fintech OJK Bikin Iklim Bisnis Lebih Sehat

Liputan6.com, Jakarta - Pelaku bisnis jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) menanti realisasi Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menerbitkan peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat membangun iklim industri fintech menjadi sehat, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Adrian Gunadi mengatakan, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk membuat regulasi mendukung berkembangnya industri fintech di Indonesia.

"Aspirasi dari para pelaku adalah agar industri fintech ini memiliki rambu-rambu yang clear. Agar (bisnis fintech) bisa terus sehat dan kuat," ujar dia, Selasa (21/8/2018).

Dia mengatakan, para pelaku usaha jasa keuangan digital dan pemerintah harus mengambil pelajaran dari yang terjadi di China. Di negara ini, banyak pelaku industri fintech yang terpaksa gulung tikar karena tidak adanya regulasi yang jelas. Regulasi di China, baru diterbitkan setelah sekian tahun bisnis tersebut berjalan.

"Asosiasi sendiri belajar dari pengalaman di China. Banyak fintech tutup karena regulasinya baru ada setelah belasan tahun. Itukan terlalu lama," papar dia.

Selain itu, dia berharap kepada OJK agar aturan yang akan dikeluarkan dapat selaras dengan harapan para pelaku bisnis fintech. Selama ini pengusaha juga telah dilibatkan dan diakomodir dalam pembahasan pembuatan regulasi.

"Sekarang kalau OJK sudah ada aturan terbaru, saya kira isinya sudah sesuai ekspektasi pelaku industri fintech," tuturnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida sebelumnya mengatakan akan mengeluarkan aturan terkait dengan inovasi keuangan digital (IKD). Aturan ini nantinya akan mengatur semua proses perizinan ekonomi secara digital.

"Dalam inovasi keuangan digital adalah mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech," kata Nurhaida dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Nurhaida mengatakan, dalam proses pencatatan nantinya akan dilakukan OJK terhadap beberapa perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia. Nantinya, OJK akan menguji dan mengkaji untuk melihat bagaimana perkembangan bisnis perusahaan tersebut.

"Kemudian ada proses regulatory sandbox. Terakhir pendaftaran dan perizinan," imbuh Nurhaida.

Dia menambahkan, dalam proses regulatory sandbox, perusahaan fintech harus mendaftarkan diri kepada OJK terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan akan mengikuti beberapa tahapan penilaian. Setelah mendapatkan penilaian, maka perusahaan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki sistemnya atau justru lanjut untuk proses perizinan.

"Setelah regulatory sandbox baru tahap pendaftaran," kata Nurhaida.

Selain itu, OJK juga akan berencana mengeluarkan peraturan mengenai fintech center. Dengan adanya aturan ini maka diharapkan akan membangun ekosistem fintech menjadi bagian sistem keuangan bermanfaat di Indonesia.

"Ini akan menjadi ajang diskusi terkait stakeholder menjadi pusat pengembangan kapasitas untuk punya potensi perusahan yang bergerak industri digital tempat pertemuannya forum panel. Mudah-mudahan nanti di dalam launching ini akan mengagendakan beberapa hal," ujarnya.

"Peraturan-peraturan ini sudah pada tahap akhir sudah ditandatangani oleh ketua. Tinggal menunggu penomoran sebelum dipublikasikan," dia menandaskan.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.