Adu Debat Sri Mulyani Vs Zulkifli Hasan soal Utang, Siapa yang Benar?

Melalui Facebook resminya, Sri Mulyani kembali menanggapi pernyataan Zulkifli Hasan. Berikut unggahannya pada Senin (20/8).

Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR "Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar". Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya:

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Sri Mulyani bahwa tanggapannya atas pembayaran utang adalah menyesatkan dan bermuatan politis. Dia Politisi PAN tersebut justru kembali menuding balik dan mengatakan bahwa Sri Mulyani lah yang menyesatkan publik prihal pengelolaan utang pemerintah.

"Menyesatkan tuh catet Menteri Keuangan bukan ketua MPR ya. Ini MPR, DPR ini lembaga politik bukan lembaga sosial, lembaga politik tempatnya," sebut Zulkifli

"Kedua nih. Ini Sri Mulyani sendiri bilang utang, Menteri Keuangan menyatakan utang jatuh tempo mencapai Rp 409 triliun rupiah pernyataan beliau loh di APBN 2018 akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti," tambah Zulkifli.

Lebih lanjut dia mengatakan, frasa memberatkan tersebut karena pemerintah harus mencari sumber pembiayan lain untuk menutupi defisit. Belum lagi pernyataan Zulkifli yang membandingkan beban utang jatuh tempo dengan anggaran kesehatan pemerintah.

"Banyak ini pernyataan peryataan. Jadi yang menyesatkan itu menteri keuangan ya bahwa anggaran kesehatan ini kata mereka sendiri. Anggaran kesehatan Rp 111 triliun kalau bayar utangnya Rp 409 triliun apa enggak 4 kali?," tegasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut besaran utang yang harus dibayarkan tahun depan cukup besar sebanyak Rp 409 triliun. Karena itu, pengelolaan anggaran di tahun depan memiliki tantangan yang cukup berat.

"Tahun depan yang agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).

Namun demikian, Kementerian Keuangan menjamin pemerintah akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Melalui akun Facebooknya, Sri Mulyani mengatakan pembayaran utang tahun 2019 mendatang cukup berat disebabkan oleh utang masa lalu.

Zulkifli Hasan menilai pernyataan Sri Mulyani terkait dengan kondisi utang disebabkan utang masa lalu sangat lah tidak elegan. Terlebih menjadi fokus adalah bagaimana pemerintahaan saat ini mampu menyelesaikan permasalahan sebelumnya.

"Ya kan (utang) gabungan. Apapun itu terima dong. Tidak bisa kita menyalahkan masa lalu. Oh MPR yang selalu salah tidak bisa dong. Kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (20/8).

Dia menambahkan, jumlah utang jatuh tempo pada 2019 terlalu besar. Bahkan jumlah itu hampir menyamai anggaran infrastruktur pada RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun. Untuk itu, dirinya meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo.

"Hati-hati jelaskan seterang-terangnya kepada Pak Presiden (Jokowi). Infrastruktur sudah ditunda banyak. Padahal itu program andalan pak presiden. Artinta ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impir, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya," bebernya.

Di tempat terpisah, Sri Mulyanikembali menanggapi tudingan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengkritik keras terkait pengelolaan utang pemerintahan Jokowi-JK. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selama ini melakukan pengelolaan utang dengan normal sama seperti yang dilakukan oleh negara lain.

Kalau dari sisi pengelolaan utang secara keseluruhan adalah suatu normal. Dari zaman semenjak krisis ekonomi yang tahun 1997-1998 kemudian muncul terbitnya SBN. Untuk rekapitalisasi perbankan itu, pengelolaan sebagian pembayaran cicilan, sebagian role over itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8).

Sri Mulyani juga mengatakan, pengelolaan utang seharusnya tidak hanya disoroti mengenai pembayaran yang akan jatuh tempo. Dia meminta semua pihak melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi dan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sejauh ini.

Reporter: Siti Nur Azzura

Sumber: Merdeka.com