Bangun Konektivitas Jalan, Ongkos Logistik Bakal Turun 20 Persen

Pembangunan Jalan Layang Maros dapat selesai sesuai jadwal yakni September 2018. (Foto: Humas Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono percaya, pembangunan konektivitas jalan yang kini gencar dilakukan pemerintah akan berbuah hasil berupa biaya logistik yang mampu ditekan menjadi 20 persen dari produk domestik bruto (Growth Domestic Product/GDP) pada tahun mendatang.

Dia menjelaskan, sejak 2015-2019, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 2.650 km.

Selain itu, ia menambahkan, turut pula disediakan jalan akses sepanjang 500 km menuju 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyebrangan, serta jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Upaya-upaya ini ditujukan untuk menurunkan waktu tempuh di jalur Iogistik utama, dari 2,7 jam per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 1OO km di tahun 2019. Itu juga bakal menurunkan biaya logistik dari 24 persen angka GDP menjadi sekitar 20 persen angka GDP," ujar dia pada saat LIPI Sarwono Memorial Lecture XVIII di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Langkah tersebut, lanjutnya, juga dipercaya akan menggerakkan potensi ekonomi wilayah, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini dianggapnya masih terpendam.

Lebih lanjut, ia turut mengutip data data WEF tahun 2018, yang menyatakan keseluruhan pembangunan tersebut telah secara agregat meningkatkan Daya Saing Infrastruktur lndonesia sebanyak 20 peringkat, naik dari urutan 72 pada 2014-2015 menjadi 52 pada 2017-2018, serta Daya Saing Global di peringkat 36 untuk tahun 2017-2018.

Tidak hanya meningkatkan daya saing bangsa, Basuki menyebutkan, pembangunan infrastruktur juga telah memberikan kontribusi sekitar 0,82 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengutarakan, berbagai skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus dikembangkan guna mengurangi beban APBN, termasuk utang pemerintah, agar laju pembangunan infrastruktur dapat terjaga.

Pemilihan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU Ketersediaan Layanan (availability payment) menjadi sangat strategis. Ketersediaan layanan dapat membangkitkan berbagai kegiatan produktif yang nilainya jauh lebih besar dari nilai uang, biaya risiko bisnis dan kerugian yang timbul akibat keterlambatan penyediaan infrastruktur dan biaya asuransi," tutur dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

2 dari 2 halaman

Jokowi: Bukan Hanya Fisik, Pembangunan Infrastruktur untuk Peradaban

Akhir Juli, Pembangunan Jalur Pedestrian Ditargetkan Selesai — Suasana pembangunan jalur pedestrian di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (2/7). Perbaikan jalur pedestrian di sepanjang koridor Jalan Sudirman menjadi porsi pekerjaan PT MRT Jakarta, ditargetkan selesai pada 31 Juli 2018. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa banyak orang salah kaprah ketika membahas infrastruktur. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur dikira hanya urusan fisik semata. Padahal, implikasi pembangunan sangat luas. Tak hanya bangunan dan jalan yang dibuat, tapi lewat pembangunan tersebut maka peradaban akan turut terbangun.

Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR pada Kamis (16/8/2018), Presiden Jokowi menyebut pembangunan seperti moda transportasi tidak sekadar fisik, tapi bisa memberi dampak ke kehidupan rakyat.

"Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. Padahal sesungguhnya, kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, lewat infrastruktur maka konektivitas akan meningkat. Alhasil, tidak hanya perekonomian yang makin terintegrasi, tetapi hubungan budaya di Indonesia bisa makin erat.

"Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara," ucapnya.

Jokowi berharap, orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas. "Sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air," tegasnya.

Jokowi juga berjanji akan terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan Indonesia, dan tidak hanya terfokus pada sumber daya alam (SDA) saja.

"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki," jelas Jokowi.

Jokowi berkomitmen terus berinvestasi dalam manusia Indonesia. "Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju."

Saksikan video pilihan di bawah ini:

MRT Jakarta memulai satu rangkaian uji coba persinyalan menggunakan kereta di jalur utama.

Basuki Hadimuljono
Tokoh
Basuki Hadimuljono kini menjabat sebagai Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Basuki Hadimuljono
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
pembangunan jalan
Pembangunan Infrastruktur