Tanggapan Menko Darmin soal Pengenaan Sanksi untuk Tarik Devisa

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan baru mengenai relaksasi transaksi swap lindung nilai (swap hedging).

Relaksasi tersebut diharapkan dapat menurunkan swap rate yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran seri atau rangkaian pembayaran interest secara fixed dalam satu mata uang yang sama.

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono berharap penurunan swap rate ini dapat mendorong pelaku usaha membawa seluruh davisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Untuk melihat efektivitas penurunan swap rate terhadap pemasukan devisa ekspor pemerintah akan melalukan evaluasi. 

"Dengan Bank Indonesia menurunkan swap ratenya, mestinya lumayan efektif. Cuma kita akan evaluasi lagi. Kadang kan, perbandingan sedikit pun dengan diturunkan setinggi itu kan masih ada selisih dari sisi bisnis," ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.

Susi mengatakan, jika nantinya kebijakan bank sentral ini belum efektif menarik devisa hasil ekspor masuk ke dalam negeri, maka pemerintah akan melakukan langkah lain. Langkah lain tersebut antara lain pelarangan aktivitas ekspor seperti yang pernah dilakukan pada 2011 lalu. 

"Maka kita nanti apakah dengan instrumen lain atau mendorong enforcement. Dulu tahun 2011 itu kita untuk mendorong enforcement mendorong mereka memasukkan DHE kan kita memakai pendekatan kalau tidak comply dengan DHE bisa diblok ekspornya, misalnya gitu," jelasnya.  

"Artinya instrumen itu akan coba kita ini kan, apakah betul betul dengan penurunan nilai rate swap kemarin, kita belum evaluasi efektivitas nya. BI yang punya datanya. Saya melihat, jika belum tidak terlaku efektif seperti di 2011, itu kan bisa digunakan pemenuhan ketentuan di instansi lain itu pakai Bea Cukai bisa jadikan dasar untuk melayani atau tidak melayani ekspor," sambungnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: