Kementerian PUPR Targetkan Tembus Jalan Perbatasan Kalimantan pada 2019

Jalan Perbatasan Kalimantan (Foto: Dokumentasi Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum)

Liputan6.com, Balikpapan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan konstruksi jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.070 km.

Jalan yang tersambung dari Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Kalimantan Utara (Kaltara) ini ditargetkan bisa tembus pada 2019.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, Refly Ruddy Tangkere menyatakan, pihaknya membutuhkan banyak dukungan dalam pengerjaan jalan perbatasan ini sehingga segala kebutuhan pembangunan dapat terpantau.

"Secara umum, memang banyak dukungan yang perlu kita butuhkan, termasuk dalam hal pendanaan. Kemudian ada banyak kendala di sana, seperti medan, teknis dan non-teknis," papar dia di Balikpapan, Rabu (5/9/2018).

Dia menyampaikan, medan pengerjaan yang sulit menjadi kendala teknis utama yang harus dihadapi. Secara non-teknis, ia melanjutkan, ada beberapa hal yang harus dihadapi seperti kultur budaya masyarakat setempat dan cuaca ekstrim di lokasi.

"Cuaca cenderung ekstrim dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sekarang agak sedikit masuk ke musim panas," kata dia.

Refly pun meyakini, kualitas jalan paralel perbatasan di Kalimantan ini kelak akan setara dengan standar milik Bina Marga Kementerian PUPR. "Saya rasa kualitasnya sama. Bisa dilihat seperti bagaimana di jalan tol, jalan di jembatan seperti di Pulau Balang, kemudian jalan nasional kita," tutur dia.

Terkait pembukaan lahan yang sebagian besar terdiri dari hutan belantara, ia mengatakan, Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan pihak Zeni TNI AD sejak 2016.

Sementara itu, Refly juga menargetkan, pada akhir tahun ini tinggal tersisa 126 km di Kaltara dan 58 km di Kaltim jalan yang belum tembus dari total panjang 1.070 km. "Diharapkan tembus (seluruhnya) di 2019," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Benahi Kawasan Perbatasan Entikong Dongkrak Kegiatan Ekonomi

Kawasan perbatasan Entikong (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah menyelesaikan pembangunan tahap satu tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Selanjutnya, saat ini diselesaikan pembangunan tahap kedua pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung PLBN.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya untuk pos lintas batas saja, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan.

Pengembangan infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, air minum dan lainnya.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Senin 20 Agustus 2018.

Salah satu titik perbatasan yang kini gencar ditingkatkan konektivitas jalan akses PLBN ialah di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar).

Saat ini Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pelebaran dan perbaikan jalan sepanjang 42 km dari Batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan.

Pelebaran jalan dilakukan dari 6 meter menjadi 7,5 meter sesuai dengan standar jalan nasional. Progres hingga saat ini sepanjang 40,70 km sudah teraspal.

Sementara itu, dari total 42 km, sepanjang 4,8 km dilakukan penambahan jalan menjadi 4 lajur dari arah PLBN. Dari jumlah itu, 3,10 kilometer lahan sudah dikerjakan dan 2,35 km sudah teraspal.

Total kontrak pelebaran jalan tersebut sebesar Rp 449 miliar dengan kontraktor PT Wijaya Karya-Istaka Karya-Daya Mulia Turangga (KSO). Pekerjaan yang dimulai sejak 2015 tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2018 ini.

Selain itu juga dikembangkan infrastruktur permukiman di kawasan Entikong, terutama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 90 liter per detik antara lain untuk melayani 2.850 Sambungan Rumah.

Pengadaan dan pemasangan septictank komunal kapasitas sebanyak 38 unit untuk menambah layanan sanitasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp 420,5 triliun pada tahun depan.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Jalan Perbatasan