Liputan6.com, Jakarta PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan tidak terlalu khawatir dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan Kurs Tengah Bank Indonesia (JISDOR) hari ini rupiah bertengger di 14.927 per dolar AS.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menegaskan selama ini proyek-proyek jalan tol yang dikerjakan Jasa Marga menggunakan pembiayaan rupiah. Sehingga semua proyek tetap berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah dalam hal ini tidak ada dampaknya soal pelemahan rupiah. Kami tidak memiliki pinjaman mata uang asing, bahkan investor asing berani investasi di Jasa Marga dengan melakukan perubahan currency,” kata Desi di Hotel Bidakara, Rabu (5/9/2018).
Advertisement
Pada 2018 ini, Jasa Marga tengah fokus mengerjakan proyek jalan tol Trans Jawa. Di mana beberapa ruas sampai saat ini masih berlum tersambung seperti diantaranya ruas tol Batang-Semarang dan Salatiga-Kartasura.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah. Bahkan di kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah sentuh 14.900 per dolar AS.
Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank, rupiah melemah 0,58 persen ke posisi 14.927 per dolar AS pada Rabu (5/9/2018) dari periode Selasa, 4 September 2018 di posisi 14.840 per dolar AS.
Sementara itu, data Bloomberg, rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS. Rupiah menguat 10 poin ke posisi 14.925 per dolar AS dari penutupan kemarin di posisi 14.935.
Rupiah bergerak di kisaran 14.925-14.933 pada Rabu siang ini. Nilai tukar rupiah juga sudah merosot 10,17 persen sejak awal tahun.
Elkonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah lebih didorong sentimen eksternal. Hal itu sebagai dampak dari kekhawatiran efek menularnya krisis keuangan di Turki dan Argentina terhadap negara berkembang.
"Sentimen cukup negatif di negara berkembang terutama di pasar keuangan mulai dari saham, obligasi. Perspektif investor global terhadap emerging market mulai dari Turki hingga Afrika Selatan berpotensi krisis buat kepanikan dan kekhawatiran," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.
Sentimen kekhawatiran krisis Turki, Argentina dan Afrika Selatan berimbas terhadap negara berkembang yang alami defisit transaksi berjalan yang cenderung naik.
Defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal II 2018 atau sekitar USD 8 miliar.
Meski demikian, menurut Josua, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih jauh lebih stabil dibandingkan ekonomi negara berkembang lainnya. "Ini bukan semata-mata faktor fundamental, tetapi sentimen. Dikhawatirkan ada penularan krisis, tetapi kondisi kita (Indonesia) sangat kuat," dia menandaskan.
Rupiah Kian Lesu, RI Harus Perkuat Sektor Ekspor
Nilai tukar rupiah terus merosot pada awal September ini. Mengutip data Bloomberg, Selasa sore 4 September 2018. Rupiah berada di kisaran 14.935 per dolar AS (USD).
Agar tidak semakin memburuk, pemerintah disarankan untuk memperkuat sektor ekspor agar nilai tukar rupiah tidak terus melemah di tengah keperkasaan mata uang Negeri Paman Sam.
Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menilai, kondisi saat ini masih jauh lebih baik dibanding masa krisis 1998. Sebab, menurut dia, sektor perbankan dalam negeri kini masih kuat.
Baca Juga
"Dulu problemnya dipicu oleh sektor perbankan sekarang perbankan kita jauh lebih kuat dan sehat. Sekarang problemnya dari global," ungkap dia kepada Liputan6.com, Selasa (4/9/2018).
Sebagai informasi, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada saat krisis moneter 20 tahun silam sempat berada pada kisaran 16.500.
Dia lantas coba mengkaji mengapa rupiah terus membumbung tinggi hingga hari ini. Haryadi menilai, hal ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama lantaran beberapa faktor, antara lain komponen impor yang tinggi, beban fiskal yang terus bertambah, serta beban luar negeri yang juga besar.
Hariyadi pun memberikan beberapa saran untuk menanggulangi hal ini. "Yang perlu dilakukan, salah satunya all out ekspor di sektor perikanan. (Menteri Kelautan dan Perikanan) harus mau ubah kebijakan, khususnya untuk bisa ekspor ikan hias," ujar dia.
Di samping itu, dia juga menyarankan regulasi ekspor batubara harus dipermudah, serta mengimbau agar restitusi pajak jangan dipersulit lantaran itu merupakan modal kerja eksportir.
"Saat ini mengurus restitusi pajak bisa lebih dari 3 bulan bahkan setahun. Perusahaan eksportir yang mengajukan restitusi harus diperiksa laporan pajaknya, yang terkadang malah membuat mereka mengalami temuan yang menyebabkan pengenaan pajak lainnya. Sehingga itu membuat eksportir jadi enggan mengurus restitusi pajak yang seharusnya menjadi hak mereka," tutur dia.
Hal lain yang perlu segera diinisiasi, lanjutnya, antara lain melakukan subtitusi impor, percepatan kebijakan Biodiesel 20 Persen (B20), memberikan insentif dan kemudahan untuk sektor industri yang produknya dipersiapkan mengganti barang impor, serta imbauan agar penambahan tarif pajak penghasilan (PPh) jangan membatasi bahan baku, barang modal, dan minuman beralkohol untuk konsumsi turis.
"Proyek infrastruktur yang belum mendesak diperlukan dan akan menjadi beban baru juga harusnya segera ditunda. Contohnya, kereta cepat Jakarta-Bandung," pungkas Hariyadi.
Advertisement