Kadin Sambut soal Aturan Pembatasan Impor 500 Komoditas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)dalam rangka pembatasan impor 500 komoditas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan akan menerbitkan PMK itu pada hari ini dan paling lambat Kamis 6 September 2018.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengaku mendukung kebijakan tersebut, terutama sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. 

"Harapan kita dari dulu memang bagaimana bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Tidak bergantung pada produk impor atau raw meterial dari impor," tutur Kepala Komite Tetap Kadin Bidang Logistik, Supply Chain dan ESDM Nofrisel di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Meski demikian, kata dia, industri juga tidak bisa disalahkan seutuhnya atas penggunaan bukan konten lokal. "Tapi industri juga nggak bisa disalahkan, karena tidak semua produk itu tersedia didalam negeri. Ini yang kemudian implikasinya hampir-hampir dikatakan neraca perdagangan kita negatif," ujar dia.

Oleh karena itu, sebagai upaya mengurangi current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan, KADIN mendukung kebijakan pemerintah. Namun itu diikuti dengan relaksasi kebijakan atau regulasi yang juga fleksibel terhadap industri.

"Kami mendukung dengan catatan bahwa implementasinya juga harus lebih fleksibel, tidak membuat industri semakin memburuk. Pelaksanaanya dilakukan secara bertahap diikuti pembangunan atmosfir bagi industri untuk tumbuh secara baik di dalam negeri," ujar dia.