Sukses

Ini Tantangan Digitalisasi UMKM di RI

Ketika UMKM sudah masuk ke pasar digital, produk mereka akan bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah berhasil mendigitalisasi sekitar 12.500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sepanjang 2017. Digitalisasi ini seperti di antaranya membawa UMKM bisa memasarkan produknya di marketplace.

Bank Indonesia mencatat, sebenarnya target awal pemerintah pada 2020 bisa mendigitalisasi sekitar 1 juta UMKM. Namun pada akhirnya target itu terus direvisi sampai menjadi 29 ribu UMKM di 2020. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi UMKM ini tidaklah mudah.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, banyak tantangan yang harus dilalui untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia itu sendiri.

"Jadi kalau memang ingin tingkatkan kualitas UMKM kita tidak bisa hanya mengembangkan marketplace-nya, tapi kita juga harus bangun ekosistemnya. Mulai dari produknya, keamanan cyber-nya, dukungan payment serta financing mereka, logistik, hingga perlindungan konsumennya," kata dia dalam acara CEO Talks 'The War of Fintech: Conventional VS Digital Financing' di XXI Epicentrum, Jakarta seperti ditulis, Kamis (6/9/2018).

Pembangunan ekosistem ini dinilai Erwin menjadi sangat penting. Karena jika UMKM sudah masuk ke pasar digital, produk mereka akan bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Dikatakan Erwin, saat ini China menjadi penguasa e-commerce di ASEAN, bahkan di Asia. Tidak hanya itu, 80 persen produk yang di jual di situs belanja online adalah produk impor, dimana impor ini didominasi produk dari China.

"Yang perlu diperhatikan, kalau kita hany kembangkan e-commerce saja, tanpa bangun ekosistem produk UMKM itu tadi, malah bukan berimpact positif tapi malah menambah current account defisit dan menambah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," paparnya.

Sebenarnya, lanjut Erwin, Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi digital yang luar biasa. Hal itu di buktikan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki bonus demografi.

"Jadi memang banyak sekali PR yang harus kita lakukan kalau memang tidak suka dominasi negara asing di e-commerce kita sekarang," pungkas Erwin.