Dorong Penguatan Energi, PLN Ajak 7 Perguruan Tinggi Belajar ke Rusia

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menaikkan peringkat utang PT PLN (Persero) dari BB menjadi BBB- dengan prospek stabil.

Selain itu, S&P juga menaikkan peringkat utang jangka panjang PLN berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dari BB menjadi BBB-. Ditambah surat utang yang diterbitkan oleh Majapahit B.V dan dijamin PLN.

"Kami meningkatkan peringkat utang PLN mencerminkan pandangan kami kalau pemerintah Indonesia mendukung mekanisme atau sistem yang mendukung kewajiban keuangan perusahaan secara berkelanjutan," tulis analis S&P dalam keterangan tertulis pada Selasa 21 Agustus 2018. 

Perkembangan struktural selama bertahun-tahun dan meningkatkan koordinasi antara kementerian dalam 12-24 bulan terakhir akan perkuat pengawasan pemerintah terhadap PLN sebagai pemegang saham mayoritas PLN.

Sebagai pemegang saham, pemerintah mengawasi bagaimana kontrol terhadap strategi, peraturan perusahaan, manajemen, dan dewan direksi.

PLN memainkan peran penting dalam sektor kelistrikan Indonesia. Apalagi PLN juga dominasi sebagai perusahaan listrik terintegrasi secara vertikal. Ini juga sediakan listrik bersubsidi untuk beberapa konsumen.

"Kami berharap peran ini akan terus berlanjut di Indonesia.100 persen elektrifikasi dan memberi pertumbuhan kebutuhan ekonomi yang masih berkembang dengan populasi yang besar tersebar di Indonesia,” tulis laporan S&P itu.

S&P percaya pemerintah akan perluas dukungan keuangan dalam bentuk jaminan, modal dan pembayaran subsidi tepat waktu.

"Dalam pandangan kami, pemerintah mengawasi dan berkoordinasi yang memuaskan di antara berbagai kementerian sehingga berikan dukungan tepat waktu bagi PLN," tulis dia.

S&P yakin koordinasi antar kementerian dalam membantu pengawasan terhadap PLN dapat memperkuat perseroan. Koordinasi sangat penting untuk ambil tindakan koreksi tepat waktu.

Adapun PLN di bawah lingkup kementerian yang berbeda antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Departemen Keuangan.

"Pemerintah pertahankan pengaruh signifikan atas PLN melalui berbagai kementerian, memberikannya banyak cara untuk identifikasi risiko yaitu Kementerian ESDM dan BUMN," tulis laporan tersebut.

Sedangkan kementerian keuangan memantau ketat PLN dari penyaluran pembayaran subsidi, kaji ulang pendanaan dan kebutuhan pembayaran utang setiap bulan. Pemantauan ini mencerminkan pentingnya utang PLN.

Adapun prospek stabil PLN dalam 12-24 bulan ke depan mencerminkan peringkat yang kuat dan harapannya perseroan dapat berlanjut mendapatkan manfaat dari dukungan pemerintah.