IHSG Kembali Hijau, BEI Tegaskan Ekonomi RI Masih Kuat

Liputan6.com, Jakarta - Keadaan emerging market atau negara berkembang antara lain Turki, Argentina, dan Brazil sedang disorot karena ekonominya tengah terguncang. Walau ada dugaan kondisi yang sama akan terjadi di Indonesia, tetapi hal itu ditampik oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Laksono Widodo.

Laksono menyebut, kondisi di Indonesia relatif baik. Fundamental ekonomi Indonesia pun masih bagus. "Kenyataannya market juga hari ini not bad, kembali hijau lagi, memang masih volatile," ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, pada Jumat (7/9/2018).

Dia melanjutkan, pihaknya akan tetap bersikap hati-hati dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

"Kita juga akan sangat berhati-hati dalam mendeploy suatu policy, jangan sampai policy yang dikeluarkan itu malah menambah panik pasar, dikira ada apa-apa, nyatanya enggak ada apa-apa. Kita sangat berhati-hati. Kita punya perangkat-perangkat itu, cuma kita enggak semena-mena," ucap dia.

Selain itu, pemerintah tengah mengeluarkan beragam kebijakan untuk melindungi perekonomian, salah satunya dengan kenaikkan tarif barang impor pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Namun, ditegaskan yang naik hanya barang konsumsi, bukan barang baku.

"Pemerintah juga lihat kalau yang meningkat impornya bukan hanya bahan baku, tapi barang konsumsi. Karena itu, pemerintah naikkan tarif PPh pasal 22 untuk barang yang diimpor untuk barang konsumsi. Kita pastikan kalau bahan baku tidak ada kenaikan, hanya barang konsumsi," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara.

Suahasil pun menegaskan, kebijakan pemerintah tak hanya mentok di tarif Pph, melainkan ada policy-mix yang dilakukan. Salah satunya adalah kebijakan B20. " 20 persen dari solar kita dicampur dari CPO (crude palm oil). Artinya, kita tak perlu mengimpor 20 persen yang solar mentah. Dari CPO yang diproduksi sendiri, mengurangi impor," ujar dia.

Proyek-proyek infrastruktur diimbau mengutamakan pemakaian kandungan dalam negeri. "Pemerintah memastikan proyek-proyek infrastruktur tingkat kandungan lokalnya dimaksimalkan. Kalau bisa tidak impor, jangan impor bahan membangun infrastruktur itu. Caranya memaksimalkan tingkat kandungan lokal, itu juga akan mengurangi impor," pungkasnya.