Ini Provinsi Terbanyak yang Pekerjakan PNS Berstatus Terpidana Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, hingga kini masih 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Karsa, seperti dikutip dari laman Setkab, seperti ditulis Jumat (14/9/2018).

Dari jumlah 2.357 PNS, pelaku tindak pidana korupsi, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di pemerintah kabupaten/kota, 342 PNS bekerja di pemerintah provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah pusat.

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu sebanyak 52 orang.

Namun, untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 265 orang.

Sumatera Utara (Sumut) menempati peringkat kedua untuk pemerintah provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang.

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Riau menempati peringkat kedua yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 180 orang.

2 dari 2 halaman

Instansi Pemerintah Pusat

Sedangkan paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah pemerintah provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung, disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Kementerian Perhubungan

Adapun instansi pemerintah pusat yang masih mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Kementerian Perhubungan (16), Kementerian Agama (14), Kementerian PUPR (9), dan Kemenristekdikti (9).

Selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (8), Kementerian Keuangan (6), Kementerian Hukum dan HAM (5), Mahkamah Agung (5), Kementerian Komunikasi dan Informatika (4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (3), Kementerian Pertahanan (3), Setjen KPU (3), Kemdikbud (2).

Selain itu, masing-masing di Kemenaker (1), Kementerian Desa PDTT, Kemenkes, Kemenperin, Kemempora, BNN, BPKP, dan BPS.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemendagri, Kemenpan-RB, dan BPK tanda tangani nota kesepahaman pemecatan 2.357 PNS yang terlibat korupsi.

Kasus Dugaan Korupsi LNG, Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut Hukuman 11 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat mengikuti sidang pembacaan tuntutan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (28/6/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan sesaat sebelum mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/6/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi