Liputan6.com, Jakarta - Pariwisata menjadi sektor ekonomi vital di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk mempercepat pemerataan kapasitas sektor tersebut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyusun Indeks Pembangunan Pariwisata Indonesia (IPPI).
Ketua Tim Penyusunan IPPI, Sari Lenggogeni, mengatakan pemerintah perlu memperhitungkan segala hambatan dalam percepatan sektor pariwisata. Banyak aspek perlu diukur untuk merumuskan kebijakan pariwisata strategis.
"Kita tidak punya ukuran yang menyeluruh dalam perumusan kebijakan pariwisata yang sesuai dengan kondisi geo demografis kita, seperti faktor kebencanaan, posisi target pasar, karakteristik dan kualitas produk, dan yang paling substantif, indeks yang sudah ada tidak memberikan ruang untuk mengukur "experience" dan "hospitality" per provinsi dan kabupaten," kata Sari dalam seminar penyusunan IPPI dan kunjungan KEIN di Padang,seperti dikutip dari keterangan tertulis,Rab (19/9/2018).
Advertisement
Baca Juga
"Karena kurang komprehensifnya daya, kebijakan infrastruktur pendukung pariwisata pun sulit diukur dampaknya per destinasi. Situasinya akan berbeda apabila kita memiliki data tentang berbagai ukuran sampai ke tingkat daerah,” tambah dia.
Akademisi jebolan Queensland University Australia ini juga mengatakan indeks ini merupakan salah satu strategi pemetaan data untuk percepatan pemerataan investasi pariwisata di Indonesia. Daerah-daerah potensial dapat dilirik oleh investor dengan mudah karena ada dukungan data yang lengkap.
"Kita tentu ingin melihat banyak daerah di Indonesia melaju dengan tingkat pertumbuhan pariwisata seperti Bali. Namun pemerintah pusat belum punya basis argumen yang kuat dengan dukungan data yang komprehensif untuk menetapkan mana daerah prioritas dan mana daerah yang memerlukan dukungan lebih," ujar dia.
Lebih lanjut ia menuturkan, indeks ini juga penting untuk promosi kepada berbagai investor mancanegara. Banyak daerah yang punya potensi dan siap tapi tidak terlihat karena kekurangan data pendukung terkait sektor pariwisata.
"Fungsi promosinya juga ada, bukan hanya mengukur kinerja yang fundamental. Misalnya, kita tinggal menyampaikan kepada investor, ayo datang, kita punya banyak yang sudah siap, seperti yang sempat disinggung profesor kita tadi," tambah dia.
Kembangkan Pariwisata Butuh Koordinasi Berbagai Lembaga
Di sisi lain, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pariwisata KEIN, Dony Oskaria menuturkan, penyusunan indeks ini merupakan sebuah kerja strategis. Dia mengatakan, pembangunan pariwisata adalah tugas dari berbagai sektor.
"Kita tidak boleh tutup mata. Pariwisata ini harus memikirkan koordinasi berbagai lembaga. Sektor ini tidak bisa berdiri sendiri. Dari birokrasi, keamanan, sampai ke pembangunan infrastruktur harus sejalan. Tidak bisa bicara sendiri-sendiri. Kita butuh ukuran yang jelas dan ilmiah. Makanya, kita harus kebut ini," kata Dony.
Komisaris Garuda Indonesia ini meyakini pembangunan pariwisata Indonesia akan mengalami tren yang baik. Dia mengharapkan penyusunan indeks ini dapat berkontribusi banyak.
"Pariwisata akan mengalami tren baik. Melemahnya rupiah malah bisa jadi peluang. Semuanya harus bisa menikmati ini, termasuk warga. Semoga indeks ini bisa kontribusi banyak," tutur Dony.
Acara seminar penyusunan indeks ini akan diadakan KEIN di tiga zona, yakni zona Barat di Padang, zona tengah di Bali, dan zona timur di Denpasar.
Acara di zona barat dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi, di antaranya Asnawi Bahar (Ketua DPP Asita), Prof. Werry Dharta Thaifur (Guru Besar Ilmu Ekonomi Unand/ Rektor Unand periode 2013-2017), Prof. Helmi (Guru Besar Unand bidang Sosial Ekonomi), Prof. Ganefri (Rektor Universitas Negeri Padang), Hefrizal Hendra (Pakar Anggaran), Harif Amali Rivai (Dekan FE Unand), Masyhuri Hamidi (Pakar Investasi).
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement