Sri Mulyani Ingin Sumber Pembiayaan Infrastruktur Beragam di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Minat investor terhadap infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan terutama persoalan pengurangan risiko proyek, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan pusat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur.

Proyek-proyek besar masih harus meyakinkan para investor potensial, serta dilakukannya perbaikan kapasitas kelembagaan, peraturan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek.

Selain itu, juga pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Hal ini menjadi topik bahasan ratusan praktisi dan pebisnis serta investor dalam dan luar negeri, dalam dialog dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Deloitte Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (20/9/2018).

"Forum ini saya rasa merupakan forum yang kita perlu untuk terus tingkatkan, kebutuhan Indonesia untuk membangun infrastruktur menggunakan skema public private partnership itu masih perlu untuk terus diperbaiki," kata Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, saat ini sudah banyak kementerian dan lembaga terkait yang sudah mulai memahami skema tersebut.

"Namun awareness atau pemahaman dan pengetahuan untuk mendesain suatu proyek infrastruktur dengan skema private public masih perlu didampingi," ujar dia.

Pendampingan tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari institusi hingga akademisi.

"Dan saya sudah meminta tentu saja sudah banyak institusi untuk ikut membantu termasuk universitas untuk membantu, saya rasa ini perlu untuk di acelerated (percepat),” kata Sri Mulyani.

Dia menuturkan, infrastruktur bukan hanya soal bangunan saja. Melainkan banyak dimensi lain yang terkait dengan pembangunan sebuah infrastruktur.

"Kita juga tahu bahwa banyak infrastruktur itu sebetulnya tidak hanya sekadar membangun tembok dan aspal dan yang lain-lain tapi banyak sekali dimensi legalnya legal contractnya, financial skemanya yang semuanya membutuhkan juga pemikiran dan perencanaan dan kemudian desain yang bisa diimplementasikan secara baik,” kata dia.

Dia juga berharap skema pembiayaan infrastruktur bisa lebih beragam lagi, tidak hanya mengandalkan uang negara atau pemerintah.

"Saya menginginkan tentu saja makin banyak diversifikasi dari cara pembiayaan yang tidak hanya sekedar jaminan pemerintah atau melalui tambahan pinjaman tapi bisa lebih diversifikasi dalam bentuk ekuitas sehingga kita juga bisa memperbaiki profil risiko dari bangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar dia.