Menko Darmin: Pelaksanaan B20 Baru Sebulan, Wajar Bila Ada Kendala

Sebelumnya, Menko Darmin emanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk membahas mengenai evaluasi penerapan biodiesel 20 persen (B20) sejak diterapkan pada 1 September lalu. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas hambatan Pertamina dalam menyalurkan B20.

"Mengevaluasi B20 dari Pertamina. Ya pada dasarnya supaya tidak ada lagi yang terlambat. Supaya ya semua menjadi optimum," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/9).

Menko Darmin mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan Pertamina dapat bekerja sama dengan penyalur Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau minyak sawit. Sehingga, ke depan tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran FAME ke daerah.

"Ya sebetulnya dari penghasil FAME mengusulkan itu, boleh. Kalau memang seperti itu," jelas Menko Darmin.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan keterlambatan suplai FAME ditengarai karena kesulitan dalam memenuhi ketersediaan kapal dalam menjangkau daerah tujuan. Meski demikian, dia mengatakan hal-hal seperti ini wajar terjadi pada awal penerapan suatu kebijakan.

"Sebetulnya ada beberapa hal, misalnya keterlambatan suplai FAME, kesulitan mencari kapal, tapi menurut saya sih di awal ini masalah-masalah seperti ini maklum saja terjadi. Yang paling penting, nanti setelah ini kita bagaimana, cari jalan keluar yang optimal," jelasnya.

"Misalnya ketika menentukan rute, kapalnya kalau terlalu kecil mungkin nanti bisa digabung dengan kapal kargonya Pertamina. Intinya kita semua kerja sama supaya B20 terimplementasi dengan baik," sambungnya.

Nicke mengatakan, pihaknya juga menerima kebijakan pemerintah terkait pengenaan denda sebesar Rp 6.000 per liter terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang belum juga berpartisipasi dalam penyaluran B20.