Harga Pangan Turun, Petani di Desa Makin Sejahtera

Petani Banyumas dan Cilacap panen raya masa tanam kedua (MT 2) 2018 pada Juli dan Agustus lalu. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di wilayah pedesaan pada September 2018 mengalami deflasi lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Tercatat angka deflasi di pedesaan mencapai 0,59 persen, padahal di perkotaan sebesar 0,18 persen. Deflasi yang tinggi ini nampaknya menjadikan petani-petani di desa semakin sejahtera. Hal itu terlihat dari nilai tukar petani pada September 2018 naik 0,59 persen menjadi 103,17.

"Kenaikan ini karena indeks harga yang diterima petani naik 0,26 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani turun 0,33 persen," tegas Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Senin (1/10/2018).

Pada September 2018, nilai tukar petani di Jambi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,68 persen dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, nilai tukar petani Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 1,18 persen dibandingkan provinsi lainnya.

Kenaikan nilai tukar petani September 2018 dipengaruhi oleh kenaikan nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan sebesar 2,33 persen, nilai tukar petani subsektor perkebunan rakyat 0,78 persen dan subsektor perikanan sebesar 0,63 persen.

Sedangkan subsektor hortikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,08 persen dan 1,42 persen. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di Indonesia.

Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya poduksi.

"Jadi semakin tinggi nilai tukar petani, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani," ujar dia. (Yas)

2 dari 2 halaman

Faisal Basri: Ketimpangan di Pedesaan Meningkat

Faisal Basri Sebut Indonesia Defisit Perdagangan di Tiga Sektor — Pengamat ekonomi Faisal Basri saat memaparkan tentang Holding BUMN Migas di Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan di tiga sektor (tripple deficit). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, masalah kemiskinan di Indonesia masih belum terselesaikan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran.

Saat ini, Indonesia terbagi dalam tiga golongan. 20 persen kaya, 20 persen kelas menengah dan 40 persen sisanya adalah warga miskin.

"Pemerintah harus hadir untuk memberdayakan yang paling lemah (40 persen rakyat miskin)," kata Faisal dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Jakarta Selatan, Rabu 15 Agustus 2018.

Dia mengatakan, sebagian besar 40 persen kelompok terbawah tersebut berprofesi sebagai petani di desa. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar lagi untuk mensejahterakan kaum tani dan mengangkat nasib rakyat paling bawah tersebut.

"Sekarang kita bicara rakyat bawah yang harus dibantu sebagian besar rakyat kita adalah petani. Petani semakin sengsara. Nilai tukar petani turun dari akhir masa pak SBY sampai kini masa Jokowi," ujar dia.

Dia menegaskan, petani di Indonesia belum sejahtera. Bahkan mereka terus dirugikan terutama sejak pemerintah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah.

"Petani itu ditekan terus sama pemerintah. Kenapa saya katakan begitu ? karena pemerintah lebih mengutamakan peningkatan produksi. Menteri Pertaniannya berbohong - berbohong terus dan dibiarkan oleh Presidennya. Kalau anggota DPR protes, anggota DPR nya diajak ketemu "butuh traktor berapa di dapil" begitu. Itu dibiarkan praktek - praktik seperti itu,” ujar dia.

"Harga beras ditahan rendah. HPP mau diturunkan. HPP beras diturunkan untuk menolong kita kelas menengah agar tidak cerewet. Untuk mencegah kelas menengah tidak nyinyir kalau harga beras naik," tambah dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lebih dari 40 ekor burung hantu yang berada di tempat ini, sengaja dikembangbiakkan warga.

Petani
Orang
Petani adalah orang yang bercocok tanam.
Lihat Selengkapnya
Petani
BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Nilai Tukar Petani