RI Perlu Terapkan Pembiayaan Inovatif untuk Bangun Infrastruktur

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia untuk menyelenggarakan Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali pada 11 Oktober 2018.

Kerja sama ini selain sebagai paralel event IMF-World Bank, juga dalam rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Kepala BKPM, Thomas Lembong, menyatakan pihaknya senantiasa akan mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, kata dia, pemerintah diharapkan dalam pembiayaan proyek infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN.

"Saatnya kita menerapkan strategi yang lebih kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta. Dengan melepas aset-aset tersebut, pemilik perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru, di antaranya dituangkan ke pembangunan proyek infrastruktur," ujar dia saat konferesnsi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Thomas mencontohkan, beberapa pembiayaan proyek infrastruktur yang digagas oleh Kementerian Bappenas melaui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sudah lebih dulu jalan. Dari skema ini setidaknya sudah ada beberapa proyek pemerintah yang jalan tanpa harus bergantung dari APBN.

"Contoh struktur pendanaan yang digagas oleh Bappenas dalam bentuk PINA. Ini sudah dipakai dalam mendanai jalan tol dan listrik," ujar Lembong.

Dengan demikian, dirinya berharap, melalui Infrastructure Forum ini dapat memperkuat citra lndonesia sebagai negara tujuan investasi global dan mendorong sektor swasta untuk semakin berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Butuh Dukungan Swasta

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank HSBC lndonesia, Sumit Dutta, menyatakan agenda pembangunan infrastruktur yang dicanangkan bersama BKPM merupakan kunci untuk mendukung visi lndonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia pada 2045.

Pembiayaan inovatif, kata dia, perlu untuk mendukung partisipasi sektor swasta dalam pertumbuhan infrastruktur di indonesia menjadi prioritas strategis utama.

"Dengan menarik nasabah besar global kami untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur di indonesia, HSBC ingin turut berperan serta dalam mendukung tujuan indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 dan menjadikan negara pilihan untuk berinvestasi," tutur Sumit Dutta.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah IMF-WB 2018 yang merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pertemuan strategis yang menghadirkan pejabat pemerintah bidang ekonomi, dunia usaha dan perbankan dari 189 negara tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lndonesia sebagai tuan rumah untuk memaparkan potensi ekonomi Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp 420,5 triliun pada tahun depan.