Jokowi: Seluruh Peserta IMF-World Bank Bayar Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memulai rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa dua, Bali pada Senin ini.

Acara pertamanya, Darmin memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2018.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo; Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF, Jeremy Lefroy; Director External and Corporate Relations World Bank Group, Jill Wilkins; dan Assistant Director Communications Department IMF, Sabina Bhatia.

Dalam pertemuan ini, Menko Darmin memaparkan pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.

"Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Darmin di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Investasi SDM, kata Darmin, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.

Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.

“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.

Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.

Sementara itu, memandang dinamika era digital saat ini, Menko Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.

Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.

“Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” kata Darmin.

Menko Perekonomian berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.