HEADLINE: Menanti Gebrakan Ekonomi Dunia di Pertemuan IMF-Bank Dunia Bali

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan, ada empat tema prioritas di bidang keuangan yang bakal dibawa Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018.

Tema perghosttama adalah mengenai kebijakan ekonomi global, khususnya harmonisasi kebijakan antarnegara untuk pemulihan global dan mengatasi ketidakpastian global. Pembahasan ini diangkat agar pemulihan yang baik tak hanya dialami oleh negara maju, namun juga negara berkembang.

Topik yang dibahas mencakup pula normalisasi kebijakan moneter negara maju serta ketegangan dagang antarnegara. "Terdapat 25 kegiatan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan yang membahas mengenai topik tersebut termasuk pertemuan IMF, pertemuan G20 dan G30, yang diharapkan dapat mendukung usaha pemulihan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia," jelas Perry.

Tema kedua adalah pembiayaan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dari sisi infrastruktur tumbuh sangat cepat, yang mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Terdapat 9 jadwal pertemuan yang membahas topik pembiayaan ini, termasuk yang melibatkan CEO berbagai perusahan besar.

Tema ketiga adalah ekonomi digital. Pembahasan antara lain akan berkisar kepada bagaimana ekonomi digital dapat dilakukan untuk pembiayaan UMKM serta teknologi finansial. Rencananya, akan dilaksanakan 12 kegiatan terkait topik tersebut.

"Tema keempat adalah ekonomi dan keuangan syariah. Kesempatan ini digunakan untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai pencapaian dan potensi besar yang dimiiki Indonesia dalam bidang tersebut," kata dia.

Pertemuan tahunan kali ini pun menandai pertama kalinya tema ekonomi syariah mendapat porsi pembahasan yang cukup besar. Terdapat 5 kegiatan yang rencananya akan mencakup tema tersebut.

Dampak Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dengan menjadi tuan rumah, selain akan dikenal sebagai bangsa yang besar di sektor perekonomian dan keuangan, Indonesia akan mendapatkan dampak ekonomi yang besar dari sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hiburan dan lain-lainnya.

"Ini wujud nyata pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi untuk dalam memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, dalam perhelatan akbar ini Indonesia akan mengusung 'Bali Initiative' yang merupakan hasil nyata dari IMF-World Bank 2018. Inisiatif ini akan menjadi referensi global dan menjadi acuan bagi seluruh negara anggota IMF dan World Bank.

"Nantinya akan ada berbagai parallel events dan side events. Antara lain diadakan juga pertemuan negara G20 yang dilakukan oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara tersebut yang akan membahas tentang antara lain perkembangan ekonomi global, perang dagang dan penguatan mata uang dolar," kata Sri Mulyani.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Johnny Darmawan mengatakan, secara jangka pendek, ajang pertemuan tahunan ini memang akan menarik kunjungan ke destinasi wisata, khususnya di Bali.

"Itu sudah pasti (pariwisata) tetapi yang paling penting dampak jangka panjangnya," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dampak jangka panjang yang dimaksud, masuknya investasi yang lebih besar ke Indonesia. Sebab, ajang pertemuan IMF-Bank Dunia ini diyakini akan memberikan citra yang baik bagi Indonesia terkait iklim investasi.

"Ini dalam rangka meningkatkan image kita. Sehingga di mata dunia, akan bagus sekali," ungkap dia.

Pengamat Ekonomi, Chistianto Wibisono mengatakan, dengan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, posisi Indonesia di kancah dunia bisa menjadi semakin kokoh.

"Yang akan dibicarakan di sidang World Bank itu arsitektur keuangan global. Nah disitu sebenarnya kita harus berperanan supaya dalam susunan baru itu Indonesia bisa ikut naik kelas sahamnya untuk bisa ikut menentukan arsitektur finansial global yang baru," ujarnya.

Tawarkan investasi

Pemerintah pun juga tidak hanya sibuk menjadi tuan rumah saja. Dalam pertemuan tersebut, RI akan menawarkan investasi dengan nilai total mencapai USD 42 miliar.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Sahala Lumban Gaol mengatakan, pemerintah telah menyiapkan buku untuk yang berisi potensi investasi dan akan ditawarkan kepada para investor yang hadir. Buku tersebut akan diberikan saat sesi terkait investasi.

Dia menuturkan, di dalam buku tersebut menawarkan 79 proyek dari 22 BUMN, seperti PLN, Waskita Karya, Jasa Marga, Angkasa Pura II.

"Jadi mereka akan multi melakukan one to one meeting. Jadi kalau tadi kita melihat Waskita arahnya ke mana? Jalan tol. Kemudian kalau PLN arahnya ke listrik, Jasa Marga, Angkasa Pura II itu Udara," kata dia.

Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Sandiaga Uno menyatakan bahwa pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali adalah Pemborosan. Ia pun menegaskan bahwa tak mengirim delegasi pada pertemuan IMF-World Bank di Bali. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno tatkala mengunjugi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita harus menghemat. Kita harus pastikan tidak ada pemborosan," jelas Sandiaga Uno di hadapan Kiai Sidogiri, KH Abdullah Syaukad Siradj pada Sabtu 6 Oktober 2018.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pendukung langkah yang diambil Koalisi Indonesia Adil dan Makmur ini. Lantaran, pertemuan tersebut dinilai pemborosan keuangan negara oleh mereka.

"Kami harapkan, nanti pengehematan ini bisa menyebabkan perekonomian bangsa ini semakin membaik," tegas Sandiaga.

Soepriyanto, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang mendampingi kunjungan Sandiaga Uno, menjelaskan jika US$ 70 juta total uang negara biaya petemuan tahunan IMF-World Bank di Pulau Bali itu terlalu besar.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri coba menengahi anggapan soal penyelenggaraan annual meeting International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) di Bali yang dinilai merugikan perekonomian Indonesia.

Melalui akun Twitter @ChatibBasri, ia menceritakan kilas balik perjuangan pemerintah agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah ajang pertemuan tahunan ini.

"Pemerintah bersama Bank Indonesia, pemerintah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan tahunan September 2014. Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Oktober 2015," tulis dia, Minggu 7 Oktober 2018.

Dia melanjutkan, baru ada tiga negara di Asia Tenggara yakni Filipina, Singapura dan Thailand yang pernah menjadi tuan rumah IMF-WBG. Menurutnya, proses untuk bisa menyelenggarakan acara juga tidak mudah, karena harus melewati tahap seleksi dan banyak penilaian.

Chatib pun menangkis pernyataan bahwa negara akan kembali menambah utang akibat menggelar pertemuan yang akan dilaksanakan di Bali pada 8-14 Oktober 2018 ini.

"Ada pertanyaan apakah dengab pertemuan tahunan tujuannya untuk meminta tambahan utang? Jawabannya sama sekali tidak. Untuk meminta tambahan utang, tidak perlu jadi tuan rumah. Argentina meminta utang IMF tahun ini karena krisis. Mereka bukan tuan rumah," tulis dia.

Jokowi turut menyampaikan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia. Sebagian besar anggaran yang dialokasikan justru digunakan untuk perbaikan dan menunjang infrastruktur di Bali selaku tuan rumah.

Investasi pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur tersebut pada akhirnya akan dinikmati sendiri oleh masyarakat Bali dan Indonesia.

"Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya setelah itu akan kita gunakan terus. Bukan sesuatu yang hilang," ucap Jokowi.

Selain itu, dia berharap acara ini juga bisa meningkatkan kunjungan wisawatan di Bali.

"Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana," terang Jokowi.

Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Peter Jacobs menilai soal anggaran ini seharusnya tidak menjadi isu yang dipermasalahkan saat ini.

"Anggaran ini sudah diketahui semua pihak, mereka (DPR) sudah menyetujui dan dijelaskan sejak lama oleh Pak Luhut, saya rasa dia sudah menjelaskan secara clear anggarannya akan dipakai untuk apa saja," tegas Peter di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Dengan total dana Rp 855 miliar, panitia sudah berusaha melakukan penghematan namun tanpa mengurangi berbagai fasilitas yang menjadi standar pertemuan internasional.

Mengenai korban bencana di Lombok, Palu dan Donggala, Peter menegaskan di acara ini para delegasi bahkan berinisiatif untuk menggalang dana buat mereka. Penggalangan dana ini baik dilakukan secara individu hingga sistem donasi kelompok.

"Soal Palu negara-negara ini punya concern besar jadi mereka juga lihat Indonesia ini negara besar, negara yang mampu menangani acara sebesar ini di tengah situasi yang memang sedang banyak masalah gempa di Lombok dan juga gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, jadi para peserta sendiri merasa juga ada keterpanggilan untuk memberikan bantuan," tambah dia.