Bangun 2 PLTP, PLN Raih Pinjaman Rp 2,6 Triliun dari Jerman

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi di Indonesia. Sektor energi turut menjadi prioritas pemerintah, yang terdapat dalam janji politik Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikenal dengan nawacita.

Kedaulatan energi menjadi keharusan, sebab pemenuhan energi dari dalam negeri akan kurangi ketergantungan terhadap energi fosil terutama berasal dari minyak dan batu bara.

Dengan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari air, mikro hidro, angin, tenaga surya, gelombang laut dan panas, Indonesia mampu penuhi kebutuhan energinya dari dalam negeri.

Sekjren Projo, Handoko menuturkan, paradigm pengelolaan energi nasional harus berubah dari energi sebagai komoditas ke energi sebagai penggerak roda ekonomi.

"Melimpahnya sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia selayaknya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala besar pengembangan energi baru terbarukan kita, adalah mahalnya teknologi yang banyak kita impor dari luar negeri," ujar dia seperti ditulis, Sabtu (28/7/2018).

Oleh karena itu, penguasaan teknologi juga harus dapat prioritas sehingga tidak lagi tergantung pada teknologi luar negeri. Dari sisi energi primer, saat ini lebih dari 70 persen pembangkit listrik di Indonesia menggunakan minyak bumi dan batu bara.

Melimpahnya batu bara dalam negeri membuat PLTU batu bara menjadi kontribusi terbesar dalam konfigurasi pembangkit di Indonesia. Dalam jangka pendek PLTU batu bara bisa menjadi solusi penyediaan energi listrik yang terjangkau dari sisi harga.

Akan tetapi, keberadaan batu bara dan minyak bumi semakin berkurang dan habis pada akhirnya. Volatilitas harga minyak dunia sangat dinamis dan selalu berkaitan dengan harga komoditas batu bara akan turut kerek harga jual listrik.

"Bayangkan saja bila tiba-tiba harga minyak dunia melaju sampai USD 100 per barel misalnya pasti biaya produksi listrik akan meningkat tajam,” ujar dia.