Butuh Rp 1.150 T, Menhub Ajak Swasta Danai Infrastruktur Transportasi

Gaya Menhub Budi Karya Naik Motor untuk Kampanye 'Safety Riding' (Liputan6.com/BKIP Kemenhub)

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para investor dari sektor swasta untuk berpartisipasi dengan berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Menhub pada acara BKPM – HSBC INFRASTRUCTURE FORUM “Investing In Indonesia’s Growth Ambition” di Denpasar, Bali Kamis (11/10/2018).

Forum ini adalah kerjasama antara BKPM dan PT Bank HSBC Indonesia yang merupakan wadah bagi para investor untuk berkomunikasi dengan Pemerintah terkait berbagai peluang investasi infrastruktur di Indonesia. Acara ini dihadiri lebih dari 400 peserta yang terdiri dari investor, corporate banking clients, private banking consumers dan fund management companies.

Budi Karya menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dana sekitar Rp 1.150 triliun sementara APBN hanya mampu menyediakan kurang lebih setengahnya.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia membutuhkan partisipasi dari pihak swasta dalam investasi di pembangunan infrastruktur dengan skema Public Private Partnership (PPP)/kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau yang dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Salah satu proyek prioritas yang ditawarkan oleh Budi Karya adalah Bandara Komodo, Labuan Bajo dan KA Makassar-Pare Pare.

“Kami memberikan prioritas lebih pada pembangunan Bandara Komodo karena Labuan Bajo karena termasuk salah satu tujuan pariwisata yang diunggulkan untuk menarik turis asing dan domestik,” tegas dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Budi Karya juga menambahkan pengembangan konektivitas perkeretaapian di Makassar-Parepare juga merupakan prioritas karena sangat penting dalam distribusi semen yang diproduksi oleh 3 perusahaan semen di pulau tersebut ke pelabuhan utama di Sulawesi.

Pada Senin (8/10), proyek Jalur KA Makassar-Parepare telah resmi mendapat jaminan pembiayaan proyek melalui PT Penjaminan Infrastrktur Indonesia (PT PII), dengan ditandatanganinya komitmen pembiayaan beberapa infrastruktur di Indonesia dengan para BUMN di bawah Kemenkeu.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berhasil menerapkan sistem ganjil genap Tol Bekasi Barat dan Timur, adan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengusulkan sistem jalan berbayar atau ERP ke Jakarta.

2 dari 2 halaman

Proyek Lain

Beberapa proyek-proyek sektor transportasi lainnya yang juga ditawarkan oleh Kementerian Perhubungan kepada pihak swasta pada tahun 2018 diantaranya adalah Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Anggrek, pengembangan TOD Poris Plawad, LRT dan BRT Medan, Tram Surabaya, pengembangan Bandung Raya Metropolitan monorail dan Kuala Namu International Airport.

Selain itu juga Lombok Internasional Airport, Soekarno Hatta Internasional Airport 2, Cargo Village Soekarno Hatta International Airport, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Kijing, TOD Jati Jajar, Proving ground BPLJSKB Bekasi, Jakarta elevated loopline, dan Mass Rapid Transit (MRT) service extension Jakarta- Lebak Bulus.

Dari sisi regulasi, Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan juga melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang ada, untuk mendukung transportasi Indonesia agar semakin efisien.

“Salah satunya adalah kami mempersilahkan operator swasta untuk mengelola sejumlah pelabuhan milik Kementerian Perhubungan agar penggunaan aset negara menjadi lebih produktif dalam mendukung dunia industri,” papar dia.

Kerjasama tersebut dilakukan agar operator tidak hanya dapat meningkatkan jumlah penumpang tapi juga untuk transfer pengetahuan dan teknologi bandara.