Sukses

Fasilitas Merpati Bakal Jadi Pusat Perawatan Pesawat Militer

Merpati Maintenance Facility sebetulnya sudah melakukan perwatan pesawat militer, namun untuk jenis pesawat kecil, seperti helikopter.

Liputan6.com, Jakarta Merpati Maintenance Facility yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur, akan dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat militer.

"Kami kembangkan untuk basis perawatan pesawat militer atas permintaan," kata Direktur Bisnis & Base Maintenance GMF Tazar Marta Kurniawan saat peninjauan ke fasilitas perawatan roda pendaratan di Tangerang, Banten, seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/10/2018).

Dia mengatakan rencananya tahun depan sudah bisa digunakan. Saat ini masih menunggu otorisasi dari Federal Aviation Administration (FAA) dan European Aviation Safety Agency (EASA).

Proses perawatan pesawat militer akan bekerja sama dengan Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia) yang sudah dilakukan sejak 2016.

"Rencana kita dipusatkan di sana, kemarin baru ditambahkan dengan adendum kerja sama dengan Merpati," katanya.

Dalam kerja sama tersebut, Tazar menjelaskan GMF akan menggunakan dua line dari total empat line yang dimiliki MMF.

MMF, lanjut dia, akan tetap difokuskan untuk perawatan mesin pesawat baling-baling, yaitu turboprop."Modifikasi kita menjadikan pesawat penumpang menjadi menjadi pesawat kargo, seperti untuk di Jaya Wijaya itu, kemudian kita kembangkan basis perawatan pesawat militer," katanya.

Secara legalitas, lanjut dia, GMF sudah mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan sebagai industri perawatan pesawat militer.

"Sebenarnya GMF sendiri secara organisasi sudah dianggap oleh Kemenhan sebagai industri MRO pertahanan," katanya.

Sejak beberapa tahun belakangan, lanjut dia, MMF sebetulnya sudah melakukan perwatan pesawat militer, namun untuk jenis pesawat kecil, seperti helikopter.

"Kita sudah pernah melakukan 'heavy check' di sana untuk pesawat ATR, tapi belum ada 'EASA approval'," katanya.

Dia menargetkan setelah seluruh proses selesai, akan segera dilakukan pengerjaan perawatan. "Insya Allah secepatnya, begitu dapat pesanan, kita kerjakan di sana," katanya.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Restrukturisasi Utang Merpati Airline Diajukan kepada Kreditur 11 Oktober

Sebelumnya, basib PT Merpati Nusantara Airline (Persero) akan ditentukan pada sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 17 Oktober 2018.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA, Edi Winarto, menuturkan proses restrukturisasi utang PT Merpati Airlines lewat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ia menuturkan saat ini ada calon investor yang masih dalam proses negosiasi. Pihaknya belum dapat sampaikan calon investor tersebut lantaran dalam proses negosiasi dan belum final.

Adapun proses negosiasi tersebut untuk penyusunan rencana perdamaian, yang termasuk rencana masuknya calon investor, rencana bisnis PT Merpati Airline ke depan. 

"Penyusunan proposal perdamaian telah disusun, dan rencana dimintakan persetujuan kepada kreditur (pada rapat kreditur) pada 11 Oktober. Selanjutnya akan disahkan dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya pada 17 Oktober 2018,” ujar Edi saat dihubungi Liputan6.com, lewat pesan singkat yang diterima, Senin (8/10/2018).

Ia menambahkan, bila rencana perdamaian disetujui, proses restrukturisasi utang akan disetujui. "Tapi kalau tidak disetujui, Merpati akan pailit," tambah dia.

Bila tidak disetujui pada 17 Oktober, akan diperpanjang hingga 4 November 2018. Bila kreditur tidak setujui, Edi menuturkan, Merpati berarti pailit. Ia mengatakan, proses restrukturisasi Merpati Nusantara Airline memerlukan proses panjang Bila rencana restrukturisasi disetujui pun perlu ada izin DPR dan izin lainnya. "Tapi titik critical-nya pada rapat kreditur," kata dia.

Edi melanjutkan, perlu waktu untuk meyakinkan dan persetujuan internal para kreditur. Adapun PT Merpati Airlines telah dibekukan sejak Januari 2014. Itu karena utang sekitar Rp 10,7 triliun.