G20 Dorong Pembiayaan Swasta untuk Bangun Infrastruktur

Suasana IMF World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018). (Angga/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 menekankan kerja sama perdagangan internasional harus ditingkatkan. Ini karena dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi global.

"Kami menyepakati perdagangan internasional sangat penting sebagai mesin pertumbuhan. Untuk itu, perlu upaya untuk mengurangi tensi yang dapat menyebabkan sentimen negatif pasar dan meningkatkan ketidakpastian sektor finansial,” ujar Menteri Keuangan Argentina, Nicolas Dujovne, dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Sabtu (13/10/2018), dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, kerja sama antar sesama negara G20 menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan global dan hadapi tantangan tersebut.

Dujovne juga mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tetap positif. Ini meski risiko yang telah diprediksi pada awal tahun mulai terealisasi sepenuhnya.

“Normalisasi kebijakan moneter mulai berdampak di negara maju. Namun, kondisi keuangan ketat justru berdampak di negara berkembang dan beberapa di antaranya mengalami gejolak pasar,” kata dia.

Ia mengingatkan, pentingnya agenda infrastruktur untuk pemenuhan target kesejahteraan ekonomi, pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif yang diusung G20 selama berada dalam kepemimpinan Argentina.

"Kami fokus untuk mendorong keterlibatan pembiayaan sektor swasta dalam infrastruktur karena pengembangan infrastruktur ini penting sebagai aset,” ujar dia.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

2 dari 2 halaman

Tata Kelola Keuangan RI Lebih Maju dari G20

20160825- Sri Mulyani Raker Bareng Banggar DPR -Jakarta- Johan Tallo — Menkeu Sri Mulyani berjanji akan menyusun APBN yang jauh lebih realistis dan kredibel untuk tahun anggaran mendatang saat saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan keuangan Indonesia saat ini sudah maju dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.

Hal tersebut salah satunya ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Sri Mulyani mengungkapkan, selama ini pemerintah telah berkomitmen dan terus mendorong budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kami bersyukur atas sudah mulai munculnya nilai dan budaya akuntabilitas tersebut secara meluas di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam sikapinya," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Menurut dia, sejak 10 tahun terakhir, pemerintah berupaya untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara. Dan, baru pada 2016 untuk pertama kalinya laporan keuangan pemerintah pusat memperolah opini WTP.

"Dan opini itu memiliki arti. LKPP disajikan secara wajar atas aspek material sesuai standar akuntansi pemeirntahan. Terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, dan laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai dan telah dipenuhinya semua ketentuan yang berlaku," lanjut dia.

Sri Mulyani mengatakan, laporan keuangan pemerintah pusat juga telah disusun berdasar sistem akuntansi berbasis akrual dengan standar internasional.

"Ini artinya Indonesia telah menerapkan standar internasional, di mana laporan keuangan mampu menyajikan setiap kegiatan yang bisa dinilai dalam mata uang sehingga tingkat efesiensi dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat diperbandingkan dengan negara lain dari sisi efesiensi penggunaan anggaran negaranya," ungkap dia.

Dan lebih penting dari itu, lanjut dia, pengelolaan keuangan Indonesia sudah bisa menyamai bahkan melampaui pengelolaan keuangan di negara-negara dengan ekonomi yang maju. Budaya pengelolaan keuangan seperti ini tentunya harus terus dipertahankan agar uang yang dikeluarkan bisa lebih optimal untuk mendorong pembangunan.

"Kita telah sejajar bahkan lebih maju dari pengelolaan keuangan negara-negara G-20. Hal ini tentu akan ciptakan iklim usaha yang positif seiring meningkatnya kepercayaan publik dan internasional ke pemerintah Indonesia, termasuk para investor baik dari dalam dan luar negeri. Kondisi ini selanjutnya dapat mendorong percepatan pembangunan nasional terutama pada sektor prioritas," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak