4 Tahun Jokowi-JK, Freeport Kembali ke Pangkuan RI

Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2018. Pada tahun ini, terjadi sebuah prestasi oleh pemerintah: pembelian tambang emas Grasberg atau yang luas dikenal sebagai Freeport.

Tambang emas di tanah Papua itu sebelumnya dikuasai oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di bawah PT Freeport-McMoran asal Amerika Serikat (AS) dan PT Rio Tinto Indonesia di bawah Rio Tinto Group asal Inggris.

Jauh sebelum Presiden Jokowi berkuasa, isu Freeport sudah lama menjadi topik panas di medan perpolitikan nasional. Akhirnya, setelah bernegosiasi panjang, penandatanganan untuk membeli saham Freeport dilakukan pada Kamis, 12 Juli 2018. Adapun efeknya, 51 persen saham Freeport akan dimiliki Indonesia.

"Setelah 50 tahun dimiliki pihak asing, Indonesia akhirnya menguasai 51 persen saham Freeport. Negosiasi panjang demi anak-anak negeri," tulis Laporan 4 Tahun Jokowi-JK.

Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani telah menegaskan proses pencaplokan Freeport tidaklah singkat.

Setelah tahap penandatangan kepala persetujuan atau Head of Agreement (HoA) pada Juli tersebut, masih ada tahap yang perlu dilalui. Salah satu tahapnya yaitu Sales & Purchase Agreement (SPA) atau persetujuan penjualan dan pembelian.

Seperti tercantum pada Laporan 4 Tahun Jokowi-JK, penandatanganan SPA telah dilakukan pada pada 27 September 2018. Pihak yang terlibat yakni PT Freeport-McRoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia dengan PT Inalum (Persero) selaku holding BUMN pertambangan yang mengelola Freeport.

Lebih lanjut, Menteri Jonan telah memastikan masalah perubahan kepemilikan saham sudah selesai dan tinggal menunggu transfer uang yang selesai sebelum akhir 2018. Dan berkat pembelian saham Freeport, terdapat sejumlah dampak positif bagi Papua dan juga Indonesia.

Di antara dampak positifnya adalah kelangsungan operasi PTFI yang membuat ekonomi Papua terus aktif, meningkatnya pendapatan negara, terbangunnya smelter dan meningkatnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh Freeport, serta adanya transfer pengelolaan tambang.

2 dari 2 halaman

Transaksi Pembelian Saham Freeport Tuntas Desember 2018

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Manajemen PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) optimistis, penyelesaian ‎pembelian 41,64 persen‎ saham PT Freeport Indonesia selesai Desember 2018.

Pelunasan pembelian saham PT Freeport Indonesia tersebut untuk menggenapi kepemilikan saham menjadi 51 persen. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan transaksi ‎pelunasan pembelian 41,64 persen saham Freeport Indonesia akan dilakukan dengan dua pihak, yaitu Freeport McMoran dan Rio Tinto sebagai pemilik 40 persen hak partisipasi pengelolaan tambang Grasberg di Papua.

Pelunasan pembayaran keduanya, ditargetkan bisa selesai pada Desember 2018. "Rencananya InsyaAllah akan kita selesaikan bulan Desember antara dengan Rio Tinto dan Freeport,"‎ kata Budi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Budi mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk membeli 41,64 persen saham Freeport Indonesia sebesar USD 3,85 miliar. Saat ini Inalum finalisasi pinjaman untuk membeli saham tersebut.

‎"Nilai pengambil alihannya ditentukan di HoA sebesar USD 3,85 miliar," tutur dia.

Budi menargetkan, Inalum sudah mengantongi uang pinjaman pada November‎ 2018, sehingga pembelian 41,64 persen saham Freeport Indonesia dapat dilunasi pada Desember 2018. Dengan begitu saham Freeport Indonesia yang dimili pihak nasional genap menjadi 51 persen.

‎"Inalum akan finalisasi pendanaannya November sudah selesai, sehingga bisa melakukan penyelesaian divestasi di bulan Desember," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport Mc Moran Inc menyepakati pokok-pokok pelepasan saham (divestasi) 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen saham oleh pihak nasional.