Bangun Infrastruktur, Sri Mulyani Minta Kemenhub Tak Tergantung APBN

Melebihi Target, Pertemuan IMF-Bank Dunia Diikuti 34 Ribu Peserta — Menkeu Sri Mulyani (kiri) dan Menkominfo Rudiantara saat memberi keterangan terkait pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Senin (8/10). Hingga hari ini jumlah peserta yang mendaftar sudah mencapai 34 ribu orang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan proyek infrastruktur di lingkungannya. Menurutnya, Kemenhub sudah harus mulai menyiapkan skema pendanaan di luar dari APBN.

"Dulu kemenhub tergantung dengan APBN. Saya selalu bilang anggaran tidak cukup. Karena seluruh dunia sudah mempertimbangkan KPBU untuk mengatasi kendala tersebut," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Leadership Training Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sri Mulyani mengakui, kebutuhan infrastruktur di Indonesia begitu besar. Bahkan sejak dirancangnya APBN pada waktu lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mampu mendanai 40 persen terhadap proyek infrastruktur. Maka dari itu, Kemenhub perlu melakukan skema pendanaan lain.

"Saya akan berikan menu APBN untuk dikuasi Anda semua kemudian Anda meramu. APBN saja ada rumusnya. Oleh karena itu, itu salah satu menu. Kemenhub memiliki menu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dari Public Service Obligation (PSO)," kata Sri Mulyani.

Untuk mendukung hal tersebut, Bendahara Negara ini juga akan mendorong melalui instrumen fiskal agar proyek Kemenhub menjadi menarik. Dengan demikian, maka proyek-proyek yang akan dicanangkan oleh Kemenhub dapat dilirik investor asing maupun dalam negeri.

"Ini cara kita mengatur kekurangan anggaran diatasi. Kami bersedia, Pak Budi (Menteri Perhubungan) ingin Kemenhub bisa menjadi the top ministry yang melakukan KPBU," imbuhnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

G20 Dorong Pembiayaan Swasta untuk Bangun Infrastruktur

Proyek Infrastruktur Terdampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah — Jajaran tiang beton proyek LRT di Jakarta, Kamis (6/9). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak terhadap proyek infrastruktur. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 menekankan kerja sama perdagangan internasional harus ditingkatkan. Ini karena dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi global.

"Kami menyepakati perdagangan internasional sangat penting sebagai mesin pertumbuhan. Untuk itu, perlu upaya untuk mengurangi tensi yang dapat menyebabkan sentimen negatif pasar dan meningkatkan ketidakpastian sektor finansial,” ujar Menteri Keuangan Argentina, Nicolas Dujovne, dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Sabtu (13/10/2018), dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, kerja sama antar sesama negara G20 menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan global dan hadapi tantangan tersebut.

Dujovne juga mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tetap positif. Ini meski risiko yang telah diprediksi pada awal tahun mulai terealisasi sepenuhnya.

“Normalisasi kebijakan moneter mulai berdampak di negara maju. Namun, kondisi keuangan ketat justru berdampak di negara berkembang dan beberapa di antaranya mengalami gejolak pasar,” kata dia.

Ia mengingatkan, pentingnya agenda infrastruktur untuk pemenuhan target kesejahteraan ekonomi, pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif yang diusung G20 selama berada dalam kepemimpinan Argentina.

"Kami fokus untuk mendorong keterlibatan pembiayaan sektor swasta dalam infrastruktur karena pengembangan infrastruktur ini penting sebagai aset,” ujar dia.

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
infrastruktur