4 Tahun Jokowi-JK, Dana Desa Buat Apa Saja?

Sukses Kelola Dana Desa, BUMDes di Musi Banyuasin Beromset Ratusan Juta — Bumdesmart menjadi salah satu tempat tongkrongan modern bagi para remaja di Desa Sukorejo, Kabupaten Muba Sumsel (Dok. Humas Bumdesmart / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Prsiden Jusuf Kalla (JK) atau Jokowi-JK selama empat tahun kepemimpinannya telah menganggarkan dana desa lebih dari Rp 180 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, mengatakan dana desa itu mulai membuahkan hasil dimana kesejahteraan masyarakat di desa meningkat.

"Buktinya dari data BPS angka kemiskinan di desa itu terus menurun setiap tahunnya, bahkan penurunan angka kemiskinan di 2017 1,2 juta orang dan angka ini lebih tinggi dibandingkan penurunan di kota," kata Eko di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (24/10/2018).

Peningkatan kesejahteraan ini tidak terlepas dari alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap desa.

Dalam empat tahun, setidaknya sudah terbangun 158.619 km jalan desa, 1.028.225 meter jembatan, 7.421 unit pasar desa, 35.145 BUM Desa, 4.711 unit tambatan perahu, 3.026 embung, 39.656 unit irigasi dan 11.399 unit sarana olahraga di desa.

Sementara untuk menjamin kebutuhan dasar, juga telah dibangun penahan tanah 179.625 unit, fasilitas air bersih 942.927 unit, MCK 178.034 unit, Polindes 8.028 unit, drainase 39.920.120 meter, Paud 48.694 unit, Posyandu 18.477 unit dan sumur sebanyak 37.662 unit.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan pemerintah pusat kepada para kepala desa dalam mengalokasikan dana desa tersebut.

"Memang saat awal ada anggaran ini penyerapan rendah hanya 82 persen, tapi setelah ada pendampingan jadi lebih baik menjadi 97 persen di 2016 dan 98 persen di 2017. Tahun ini kita harapkan menjadi 99 persen," ujar Eko. (Yas)

2 dari 2 halaman

Jokowi: Dana Desa Rp 187 Triliun Bukan Hanya untuk Infrastruktur

Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Sleman (Foto: Biro Pers)

Sebelumnya, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia, membangun lingkungan kasih sayang di perdesaan-perdesaan.

“Kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur, tapi ke depan penting bagi kita untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, termasuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa),” kata Presiden Joko Widodo Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin 8 Oktober 2018.

Dikutip dari data yang disampaikan Menko PMK Puan Maharani, Jokowi mengemukakan, pada 2015 anggaran Dana Desa sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 naik jadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 ini sebesar Rp 60 triliun. Sementara tahun depan dianggarkan Rp 73 triliun.

“Uang segede itu, artinya total sampai sekarang saja sudah Rp 187 triliun, sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini, Rp 187 triliun, belum lagi ditambah tahun depan Rp 73 triliun,” tutur Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dana yang besar seperti ini harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, ada yang namanya pendamping desa. “Ini yang penting sekali peranannya,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, munculnya angka Rp 187 triliun itu harus betul-betul memberikan manfaat bagi rakyat desa, bagi masyarakat desa. Ia mengajak semua pihak terkait untuk membuat bagaimana agar Dana Desa ini betul-betul bermanfaat.

“Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa-basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, perlu mengingatkan, terutama kepada para pendamping dan pengguna anggaran agar pembelian barang-barang itu pembeliannya di desa dan sekitarnya. Mungkin bisa di desa, kalau enggak bisa di kota/kecamatan.

“Jangan sampai uang yang sudah masuk desa itu dibelikan ke kota. Hati-hati,” tuturnya seraya menyampaikan harapannya agar Dana Desa sebesar Rp 187 triliun, yang nanti masih akan ditambah lagi Rp 73 triliun itu, mutarnya di desa terus.

Jokowi pun memberikan beberapa contoh, misalnya untuk membangun irigasi, membangun jalan, agar batunya dibeli dari desa, atau bisa dengan menggerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai.

“Pasir beli dari desa itu, atau kalau enggak dari desa itu paling tidak di lingkup kecamatan. Semen, meski di kota kita beli bisa Rp 2.000-Rp 3.000 lebih murah. Tetap belilah di desa, mahal dikit enggak papa, tapi uangnya beredar di desa,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat pembangunan desa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Untuk informasi, dalam kesempatan itu, tampak hadir Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Seskab Pramono Anung, Bupati Deli Serdang, pendamping desa profesional provinsi Sumatera Utara, pendamping inovasi desa, kader Posyandu, dan kader Paud.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dana desa tahun 2019 direncanakan meningkat menjadi Rp 73 triliun dari sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.