Strategi Kementan Jaga Produksi Beras di Tengah Berkurangnya Lahan Pertanian

Lahan Pertanian di Kota Malang — Lahan persawahan terhimpit di antara pemukiman padat penduduk di Kota Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga produksi beras di tengah konversi lahan pertanian. Salah satu upaya Kementerian Pertanian adalah dengan menghasilkan berbagai varietas padi dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

"Salah satu kontribusi kita untuk bisa mencukupi kebutuhan beras itu adalah varietas. Kita pertumbuhan penduduk kita meningkat, sekarang sudah 250 juta yang harus diberikan makan," kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Mohamad Ismail Wahab di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Menurut dia, sejauh ini upaya tersebut mampu menjaga produksi beras meskipun konversi dari lahan pertanian menjadi non pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun.

"Konversi lahan sawah menjadi bukan lahan pertanian sudah makin banyak. sudah 100 ribu hektar per tahun. Nggak usah jauh-jauh. Tol udah berapa artinya sawah-sawah kita tidak memproduksi. Kenapa itu masih bisa karena varietas yang tidak tahan kita ganti dengan yang baru yang lebih tahan," jelas dia.

"Selama ini Alhamdulillah produksi masih tidak masalah. Yang jelas data stok yang ada di Bulog masih 2,4 juta ton," imbuhnya.

Selain menjaga produksi beras, kemunculan berbagai varietas padi yang dihasilkan juga turut memperbaiki kualitas padi yang ditanam oleh petani.

"Karena hanya dengan varietas saja, teknologi yang menurut saya sederhana karena petani tidak perlu menambah biaya usaha taninya hanya mengganti saja. Dengan harga yang sama dia dapatkan yang lebih bagus," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Jamin Kualitas Benih, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Validasi Berkala

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan validasi berkala terhadap benih-benih padi yang sudah beredar dan ditanam petani.

Hal tersebut bertujuan memastikan kualitas benih, terutama produktivitasnya benar-benar sesuai dengan informasi yang diterima petani ketika menerima benih tersebut.

Sebagai contoh, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan lapangan terhadap benih yang diklaim dapat menghasil produksi 10 ton per hektar. Usai pemeriksaan bisa dipastikan jika produktivitas memang benar-benar mencapai 10 ton per hektar atau meleset.

"Itu kan yang jadi di tanah 2 hektar. Begitu tanah 50 ribu hektar (produksi) rata-ratanya berapa. Jadi kalau bicara 10 ton per hektar itu baru awal. Tadi kan dijelaskan sesudah 3 tahun berjalan, atau lima harus ada validasi, yang dibilang 10 ton, oh ternyata rata-rata hanya 7 ton," kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, Franciscus Welirang, di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

"Nggak bisa Anda mengatakan saya menghasilkan benih 10 ton, di lahan yang berapa luas, di mana, untuk itu sudah mulai dibagikan," lanjut dia.

Dengan demikian, baik petani maupun pemerintah akan mendapatkan data yang akurat mengenai kualitas bibit dan produksi beras di tingkat petani.

"Ngomong saja sama petaninya memang berani jamin dia hasilnya 10 ton per hektar?. Kalau mau jamin, wah nggak capai, oh itu kamu pupuknya, kan banyak variasinya. Harus ada validasi itu yang confirmed," tandasnya.