Tenaga Konstruksi RI yang Bersertifikat Baru 5 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menargetkan sebanyak 212 ribu orang tenaga kontruksi mendapat pembinaan dan pelatihan guna menjadi tenaga terampil pada 2019.

Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 202,22 miliar. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi.

Saat ini, dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi baru 5,96 persen saja yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang. 

"Jumlah tenaga kerja kita di sektor konstruksi berdasarkan data BPS sebanyak 8,1 juta, yang sudah bersertifikat masih 5,9 persen. Tatapi sertifikatnya juga ada 1 orang punya 2 sertifikat. Jadi double," ujar dia di Jakarta, Kamis (25/10/2018).‎

Secara komposisi latar belakang tingkat pendidikan, di bawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA sebanyak 2,15 juta.

Jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322. 

Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga konstruksi terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.  

"Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sebab untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017," ujar dia.