4 Tahun Jokowi-JK, Kinerja Sektor Pertanian Terus Meningkat

Jokowi Buka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 — Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan IMF-WB Group 2018, Bali, Jumat (12/10). Dalam pidatonya, Jokowi mengumpamakan kondisi ekonomi global sekarang seperti cerita serial televisi Game of Thrones. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai, selama 4 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sektor pertanian mampu memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, dalam 4 tahun terakhir, kinerja di sektor pertanian terus meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dia menjelaskan, pada periode 2011-2014, pertumbuhan sektor tanaman pangan rata-rata sekitar 1,48 persen per tahun. Kemudian 2015 hingga semester I 2018 rata-rata pertumbuhannya sekitar 2,20 persen per tahun.

"Tak kalah pentingnya, kebijakan reforma agraria yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo juga merupakan dukungan komitmen kebijakan di sektor pertanian," ujar dia di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Salah satu yang dicapai sektor pertanian yaitu peningkatan produksi jagung. Pada 2017, produksi jagung Indonesia mencapai 27,95 juta ton hingga diekspor sebanyak 47 ribu ton.

"Selama periode 2015-2017 jagung mengalami pertumbuhan produksi rata-rata per tahun sebesar 13,98 persen, sedangkan dalam rentang waktu 2012 sampai 2014, jagung hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,68 persen," ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, secara volume, ekspor komoditas pertanian periode 2015-2018 mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,4 persen. Sementara itu, pada 2011-2014 ekspor komoditas pertanian hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,8 persen per tahunnya.

"Sektor pertanian memiliki peranan penting. Selama periode 2015 sampai 2018 sektor pertanian menyumbang sekitar 13,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petani di Pati, Jawa Tengah mendukung sikap Dirut Bulog, Budi Waseso. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.

2 dari 2 halaman

Deregulasi Kemudahan Berusaha Mampu Genjot Investasi Pertanian

Lahan Pertanian di Kota Malang — Lahan persawahan terhimpit di antara pemukiman padat penduduk di Kota Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Nilai investasi pertanian RI di 2017 tercatat naik mencapai Rp 45,9 triliun, tumbuh 14,2 persen per tahun sejak 2013. Kenaikan nilai investasi industri pertanian nasional disebabkan deregulasi kemudahan berusaha.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro dalam paparan 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK di sektor pertanian, Rabu (24/10/2018).

Sementara itu, akumulasi peningkatan investasi pertanian Indonesia 2013-2017 mencapai Rp 61,97 triliun.

"Salah satu upaya kita untuk kemudahan investor pada 2016, kita membuat upaya khusus investasi. Kita lakukan pendampingan calon investor pertanian, difasilitasi menghadapi birokrasi daerah, zero cost. Mencari solusi tapi tidak ada beban biaya," tutur dia di Gedung Kementan.

Salah satu investasi yang meningkat ialah sejumlah pabrik gula yang telah beroperasi. Dibukanya pelayanan investasi memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di industri ini.

"Soal investasi meningkat cukup signifikan yaitu gula. Gula sangat seksi peminat investor bahkan bukan dari dalam negeri saja tapi asing juga. 2017 sudah beroperasi, ini investor yang jalan tapi stuck di perizinanya. Kalau kita dampingi itu ternyata mudah," jelasnya.

Sementara itu, sejak 2017, Syukur mengungkapkan, sebanyak 3 pabrik gula telah beroperasi. Sedangkan pada 2018, telah ada tiga pabrik gula yang meletakan batu pertama (groundbreaking).

Sebagai informasi saja, adapun selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian telah melakukan deregulasi dengan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) atau Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan).