Respons Menko Darmin soal Turunnya Realisasi Investasi pada Kuartal III

20150910-Darmin Nasution — Menko Perekonomian Darmian Nasution saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, ‎realisasi investasi kuartal III 2018 sebesar Rp 173,8 triliun. Angka ini turun sebesar 1,6 persen dibandingkan dengan periode kuartal III 2017 yang sebesar Rp 176,6 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan turunnya realisasi investasi tersebut tidak menandakan kegagalan kebijakan pemerintah yang selama ini proaktif dalam menggenjot investasi.

Darmin mengungkapkan turunnya realisasi investasi tersebut disebabkan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

"Jangan begitu (menilai kebijakan gagal). Yang terjadi adalah ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing, siapa yang mau mikirin investasi kalau lagi gonjang - ganjing begini," kata Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong mengungkapkan penyebab menurunnya realisasi investasi tersebut. "Sayangnya tren investasi di kuartal III kurang menggembirakan, trennya agak soft," kata dia, dia kantornya, Selasa 30 Oktober 2018.

Dia menuturkan, turunnya investasi di kuartal III ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, yaitu masalah perang dagang dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Fluktuasi nilai tukar dolar yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan Periode Januari-September 2018, perang dagang Amerika Serikat antara Tiongkok dan negara lain, menyebabkan investor bersifat wait and see dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan, sehingga realisasi investasi kuartal III 2018 turun dibanding periode yang sama 2017," ujar dia.

Sedangkan dari sisi internal, lanjut Thomas, disebab oleh tidak adanya kebijakan yang berhasil memicu masuknya investasi masuk ke dalam negeri.

"Pasti akan bertanya karena faktor eksternal seperti perang dagang, tekanan pada mata uang. Tetapi saya tetap menempatkan tanggung jawab pada sisi internal. Kebijakan yang pro investasi masih kurang,

Sebab realisasi investasi adalah buah panen dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau investasi lemot berarti upaya-upaya kita yang kurang hasil dari kebijakan sebelumnya," ungkap dia.

Selama kuartal III 2018, realisasi PMDN sebesar Rp 84,7 triliun naik 30,5 persen, dibanding periode yang sama 2017 sebesar Rp 64,9 triliun). Sedangkan untuk PMA sebesar Rp 89,1 triliun, turun 20,2 persen dibanding periode yang sama pada 2017 sebesar Rp 111,7 triliun.

Namun demikian, realisasi investasi selama Januari-September 2018 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 535,4 triliun). Angka ini naik 4,3 persen dibanding periode yang sama di 2017 yang sebesar Rp 513,2 triliun.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BKPM Revisi Target Investasi

20151026-BKPM Luncurkan Layanan Investasi 3 Jam-Jakarta — Sejumlah konsumen menunggu di kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pesimis target investasidi tahun ini akan tercapai. Lembaga ini pun akan merevisi target investasi pada tahun ini.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan, sebelumnya pemerintah menargetkan nilai investasi pada tahun ini mencapai Rp 765 triliun. Namun dengan melihat kondisi ekonomi saat ini dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah, investasi yang masuk diperkirakan hanya sekitar Rp 730 triliun.

"Revisi target dari Rp 765 triliun jadi Rp 730 triliun. Tidak ada investasi (tahun ini), jadi bagaimana mau mendapat pertumbuhan investasi yang diharapkan," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018.

Thomas mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terkait revisi ini.

"Kami sudah menyurati PPN dan Kemenkeu bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai Rp 765 dengan kebijakan yang ada. Tahun lalu Rp 693 triliun, kemudian jadi Rp 730 triliun kira-kira naik 5 persen. Nilai-nilai ini semua adalah nominal, belum dipotong inflasi. Kalau misalnya ada inflasi 3,5 persen, pertumbuhan riilnya cuma 1,5 persen," jelas dia.

Sementara untuk 2019, Thomas berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada investor. Dengan demikian, investasi di tahun depan bisa lebih tinggi meski merupakan tahun politik.

"Tentunya kami mengharapkan terobosan supaya kuartal I dan full year 2019 bisa mengembalikan momentum investasi. Harapannya 2019 bisa kembali pertumbuhan double digit dalam nominal rupiah," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp 420,5 triliun pada tahun depan.