Sukses

Kemenkeu Terbitkan Surat Berharga Syariah Negara Online

ST-002 adalah instrumen Sukuk Negara ritel yang dijual kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan mur yang telah disempurnakan.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel secara online (e-SBN). Sukuk tersebut diterbitkan dengan kode seri tabungan ST-002.

Peluncuran ST-002 secara simbolis dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Kamis (1/11/2018).

Menkeu Sri menjelaskan ST-002 adalah instrumen Sukuk Negara ritel yang dijual kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan mur yang telah disempurnakan.

Dengan tingkat imbalan mengambang dengan floor sebesar 8, 30 persen dengan minimum pembelian Rp 1 juta, maksimum pembelian Rp 3 miliar.

"Kita mengharapkan kerja sama dengan para investor atau institusi yang bisa menjaring secara ritel. Kita menggunakan aplikasi sehingga mudah dalam memesan," kata Sri Mulyani.

ST-002 dapat dibeli melalui platform elektronik 11 Mitra Distribusi yang terdiri dari 6 Bank, 1 Perusahaan Efek, 2 Perusahaan Efek Khusus (Aperd Financial Technology), dan 2 Perusahaan Financial Technology (peer-to-peer lending) dan penggunaan persyaratan Single Investor Identification (SID) untuk pemesanan ST-002.

Masyarakat dapat membeli ST-002 selama periode pemesanan dari tanggal 1 hingga 22 November 2018.

"Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan Sukuk Negara sebagai bagian dari creative dan innovative financing dalam pembiayaan APBN," papar dia.

Selain itu, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk mendukung pendalaman pasar dan memperluas basis investor domestik, serta meningkatkan likuiditas Sukuk Negara di pasar sekunder, antara lain melalui inovasi instrumen, penyempurnaan infrastruktur kelembagaan dan pasar SBSN, termasuk pengembangan jalur distribusinya.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Keuangan Islam Solusi Efektif Kurangi Kemiskinan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam.

Ini dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada seminar Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives pada ajang Pertemuan Tahunan IMF WBG di BICC, Minggu (14/10/2018).

Dia mengatakan jika di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Surat berharga syariah negara retail atau sukuk misalnya, saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah.

Salah satunya untuk pengembangan keuangan syariah. Dalam konteks global di mana kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu, peran keuangan Islam menjadi semakin dibutuhkan.

“Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs,” jelas Sri Mulyani yang baru saja mendapatkan gelar “Finance Minister of The Year” dari majalah terkemuka Global Markets.

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan industri keuangan Islam yang bersifat komersial, tapi juga pada keuangan Islam yang bersifat sosial.

“Ini adalah instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan tentu membuka akses pada dunia bisnis," lanjut doa.

Karena itu, Indonesia melalui Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) tengah mengembangkan Zakat Core Principles dan Waqf Core Principles.

“Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam,” ujar dia.

Sukuk berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktifitas keuangan yang produktif.

“Karena itu, kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi,” tambah dia.

 

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com